Seribu lebih warga SAMAPANG bergerak ke kantor BUPATI, GUGAT BUPATI SAMPANG TUK MENCABUT Pilkades 2025

TARGETNEWS.ID SAMPANG || Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Masyarakat Sampang Menggugat (GMSM) mengelar demonstrasi di depan kantor Bupati Sampang, Kamis ( 23/6/2022).

Ratusan Massa tersebut Meminta Supaya Bupati Sampang Mencabut Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan 2025 mendatang.

Pasalnya, dalam waktu 6 bulan di 111 desa selama di pimpin PJ keadaan desa tidak sehat serta tidak kondusif, kurangnya pelayanan, sehingga masyarakat menilai PJ ini cuma sebagai pelengkap adminitrasi saja.

Sayangnya, aksi tersebut tidak ditemui orang nomer satu di Kabupaten Sampang, lantaran yang bersangkutan sedang berada di kantor DPRD menghadiri Rapat Sidang Paripurna.

“Bapak Bupati ada di gedung DPRD Lagi menghadiri Rapat paripurna, jadi saya yang mewakili Bupati untuk menemui saudara saudara, nanti tuntutan saudara saya sampaikan pada beliau, karena kita di sini ada team pilkades juga,”ucap bapak Malik Amrullah selaku asisten satu saat menemui para demonstran di depan pintu masuk kantor Bupati Sampang.

Mendapat jawaban dari perwakilan Pemkab, korlap Aksi, saudara Lihon blm membubarkan diri, namun masih membacakan tuntutan yang kemudian di catat oleh Bapak Irham selaku Kabid di DPMD

Di akhir tuntutan kemudian Bambang selaku Korlap Aksi, menyodorkan map berisi beberapa tuntutan yang harus ditandatanggani oleh bupati, namun dari pihak perwakilan, Kabid DPMD Irham Dan Asisten 1 Malik Amrullah tidak mau menerima dan akhirnya di foto, untuk di sampaikan ke bupati Sampang.

“Saya tidak bisa memutuskan terkait rakyat ini secara pribadi, oleh sebab itu kami minta waktu untuk membahas dengan pemerintah, kami minta waktu satu Minggu” ucap malik

Lihon menyampaikan, Aksi demo yang dilakukan Aliansi Sampang Menggugat ini, adalah bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Bupati Sampang yang mana, kebijakan Bupati telah memperkosa hak demokrasi masyarakat Sampang, Sehingga menuntut Bupati segera menggelar Pilkades Serentak di akhir tahun 2022, Selain itu jam kerja PJ tidak Maksimal, hari Sabtu dan Minggu sudah tidak ada, dikarenakan PJ dari luar desa tersebut,

Lihon menambahkan, dari 111 PJ yang ada di kabupaten Sampang ada beberapa PJ yang menurutnya aneh, diantara nya, ada salah satu PJ Yang tidak bisa baca tulis, oknum Camat yang dijadikan PJ,dan yg lucu salah seorang PJ dari inspektorat, dimna masih kurangnya personel di inspektorat malah di jadikan PJ, Itu ada apa? Ucap Lihon

Sekedar diketahui, sebelum demo berakhir para korlap aksi sudah sepakat menunggu keputusan 1 Minggu, jika tidak ada jawaban yang memuaskan maka akan mengadakan aksi jilid 2 yang lebih banyak massa lagi.
Yani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.