SPBUN PTPN XIII DAN JAN PURDY SEPAKAT TEMPUH BIPARTIT

Pontianak, Serikat Pekerja Perkebunan atau SPBUN PTPN XIII telah minta konfirmasi dan klarifikasi berkaitan dengan pengaduan yang dilakukan oleh anggotanya, Jan Purdy Rajagukguk, ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau serta
pemberitaan di media massa.

Permintaan tersebut Berdasarkan Surat Undangan SP-BUN PTPN XIII Tingkat Perusahaan sesuai Surat No : SP-BUN/21/IX/2022 perihal Undangan Konfirmasi dan
Klarifikasi tanggal 13 September 2022.

SPBUN PTPN XIII dan Jan Purdy sepakat menempuh penyelesaian secara Internal (bipartit). Dalam hal ini, maka upaya-upaya hukum lain maupun pembelaan hak seperti pengaduan, konferensi pers dan pemberitaan media secara sepihak baik oleh Jan Purdy dan atau oleh kuasa hukum dinyatakan dihentikan.

Ketua SPBBUN PTPN XIII Tingkat Perusahaan, Y. Jahin, Jumat (16/09/22) mengatakan bahwa konfirmasi dan klarifikasi ini merupakan tindak lanjut dari pengaduan Saudara Jan Purdy Rajagukguk, Anggota SPBUN PTPN XIII kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau.

Pada 7 September 2022 telah dilakukan pertemuan berdasarkan undangan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau antara Kepala Dinas, Kepala Bagian SDM PTPN XIII dan Ketua SP-BUN PTPN XIII Tingkat Perusahaan.

“Saudara Jan Purdy turut diundang dalam pertemuan namun yang bersangkutan tidak
hadir sehingga mediasi tidak dapat dilakukan”, ujar Jahin.

Sebagai tindak lanjut atas pertemuan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sanggau telah menyurati pihak PTPN XIII, SPBUN PTPN XIII Tingkat Perusahaan serta pelapor tanggal 8 September 2022 perihal Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Menindaklanjuti surat tersebut, SPBUN sebagai Serikat Pekerja yang menaungi seluruh karyawan PTPN XIII fokus kepada perselisihan hak sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Perselisihan Hak sesuai Undang – undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

Merujuk pada ketentuan dalam PKB periode 2022 – 2023 Pasal 72 ayat (1) huruf I bahwa karyawan wajib “Menjaga nama baik dan citra perusahaan sesuai dengan wewenang dan tug”, tambah Jahin.

“Pemberitaan yang ada di media massa oleh saudara Jan Purdy Rajagukguk dikhawatirkan dapat mengkaburkan substansi permasalahan utama yaitu perselisihan hak maka suadara Jan Purdi
Rajagukguk diminta untuk menjelaskan duduk perkara dan dasar permasalahan,” kata Y. Jahin yang didampingi Azizah, Bendahara Umum SPBUN PTPN XIII dan Teuku Rizky Radhian, Koordinator
Perlindungan & Pembelaan.

Selain itu, sesuai PKB periode 2022-2023 Pasal 98 diatur Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah Karyawan yang seharusnya dijadikan landasan dalam penyelesaian secara internal sebelum perselisihan hubungan industrial dapat dibawa ke lembaga tripartit maupun pengadilan hubungan industrial.

Berdasarkan hasil konfirmasi dan klarifikasi, Saudara Jan Purdy mengakui telah melakukan konpres pada beberapa media serta melakukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja pada tanggal 18 Agustus
2022 perihal Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Jahin mengatakan, bahwa konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan hari ini mengahasilkan beberapa kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk Risalah dan nantinya akan diserahkan kepada
Manajemen.

Permohonan Jan Purdy Rajagukguk untuk rehabilitasi/pengembalian ke jabatan semula menjadi Manager termasuk penyesuaian golongan dikarenakan bahwa SK Mutasi pertama kali menjadi Manager Diperbantukan pada poin “Memperhatikan : Risalah Rapat Board of Management (BoM) PT Perkebunan Nusantara XIII No: 13.00/BOM/III/2021 tanggal 15 Maret dengan agenda rapat antara lain tentang personil yang sedang mengalami masalah hukum”.

Saat ini permasalahan hukum ybs.
telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dengan putusan bebas murni (vrijspraak) sesuai putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Juni 2022.
Berdasarkan hasil konfirmasi dan klarifikasi dan sesuai ketentuan Undang – undang No 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 3 ayat (1) bahwa Perselisihan
Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit sesuai musyawarah untuk mencapai mufakat, maka SPBUN PTPN XIII Tingkat Perusahaan dan
Saudara Jan Purdy Rajagukguk sepakat untuk penyelesaian perselisihan hak ini secara internal melalui perundingan bipartit secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, maka disepakati juga sembari proses penyelesaian secara Internal (bipartit) dilakukan maka upaya-upaya hukum lain maupun pembelaan hak seperti pengaduan, konferensi pers dan pemberitaan media secara sepihak baik oleh Jan Purdy dan atau oleh kuasa
hukum dinyatakan dihentikan.

“Hasil klarifikasi dan konfirmasi ini akan disampaikan kepada Manajemen sebagai dasar untuk dilakukannya perundingan dan penyelesaian secara internal (BIPARTIT) dengan jadwal yang akan ditetapkan kemudian”, ujar Jahin menutup.(reni/perwakilan kalbar)

Share :

Baca Juga

ADVETORIAL

Personel Polsek Jabiren Raya Himbau Masyarakat Taat Protokol Kesehatan

ADVETORIAL

Kapolda Jatim Sambut Hangat Kunjungan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

BERITA INTERNASIONAL

Komandan Koramil 02 Gombong Menggelar Komsos Dengan Camat Kecamatan Gombong

BERITA INTERNASIONAL

Polsek Sebangau Kuala Kembali Himbau Masyarakat Cegah Karhutla.

ADVETORIAL

Cegah pungli Bhabinkamtibmas laksanakan sosialisasi Saber Pungli

BERITA INTERNASIONAL

Jaga Silaturahmi, Babinsa Koramil 0910-03/Malinau Kota Anjangsana Kerumah Tokoh Adat.

ADVETORIAL

Bhabinkamtibmas Polsek Pandih Batu Gencar Monitoring Ketersediaan Minyak Goreng

BERITA DAERAH

TARGET KOLINLAMIL JUARA UMUM KASAL CUP OLAHRAGA PERAIRAN (NAVY OPEN WATER SPORTS TOURNAMENT) 2019