Sebagai upaya menghapus kemiskinan ekstem di Kabupaten Brebes, dilakukan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). P3KE berupaya mencari refrensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Langkah awal, Badang perencanaan pembangunan peneletian dan pengembangan daerah (Bapperlitbangda) Brebes menggelar sosialisasi tata cara verifikasi dan validasi data P3KE 2023 melalui zoom di Ruang Rapat Lantai 3 KPT Kabupaten Brebes, Selasa (30/1/2024).
Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bapelitbangda Aditya menjhelaskan, Data P3KE merupakan data yang sangat penting. Karena sebagai data awal untuk mengatasi kemiskinan dan stunting yang sekarang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Brebes. Rencana verifikasi dan validasi data P3KE dimulai bulan ini dan pada triwulan ke empat akan diperoleh hasil data yang valid dan mutakhir.
Verifikasi dan validasi data ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim yang ada di Brebes guna mewujudkan Brebes yang sejahtera.
Nantinya, data P3KE dirilis oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K). Untuk itu, data tersebut harus dilakukan verifikasi, validasi dan pemutakhiran supaya mendaptakan perubahan setiap tahunnya. Data yang dikirim dari Kemenko PMK juga masih perlu dilakukan perbaikan dan pengecekan apakah sesuai atau tidak. Dari tahun 2021–2023 Brebes merupakan lokus penanganan kemiskinan ekstrim skala nasional dengan target tahun 2024 kemiskinan ekstrim dapat mencapai 0%.
“Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, artinya tidak hanya dilihat dari sisi pengeluaran perkapita tetapi pendekatan menyeluruh dalam melihat kemisikinan dari sisi ekonomi sosial budaya,” tutur Aditya.
Dengan begitu intervensi yang berbasis karakteristik dapat menyelesaikan masalah tepat sasaran. Penjelasan teknis terkait dengan verifikasi dan validasi akan dilakukan di masing-masing desa.
Sementara dari Dinas Sosial Kabupaten Brebes mengungkapkan, telah melakukan pemadanan data yang pertama dengan menggunakan NIK. Terdapat 11.541 yang status niknya kosong, 728.732 nik padan, 162.670 tidak padan.
“Desa-desa yang aktif melakukan perbaikan data untuk saat ini kegiatannya akan mudah karena sudah dijalankan tinggal dipadankan, tetapi kalau desa yang belum melakukan perbaikan data saat ini harus bekerja keras,” kata Bambang.
Fauzi
