JAKARTA – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah bukanlah sebuah prestasi, tetapi kewajiban bagi setiap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mempertanggung jawabkan uang rakyat yang selama ini harus dipergunakan semaksimal mungkin dan bermanfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo usai hadir mewakili Penjabat Wali Kota Tegal, Dadang Somantri, pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2023 di Cendrawasih Room – Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024) pagi.
“Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan juga harus dibarengi bagaimana kita berorientasi pada bukan hanya pada proses, tetapi pada outcome atau hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Agus Dwi
Dalam kesempatan tersebut Agus Dwi berharap, seiring predikat WTP yang diraih oleh Pemerintah Pusat dari tahun 2018 sampai dengan 2023, Kota Tegal juga dapat mempertahankan predikat WTP yang telah diraih sebanyak enam kali berturut-turut.
Sementara itu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang telah melaksanaan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan
“Juga saya menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” ujar Joko Widodo.
Lebih lanjut Joko Widodo menyampaikan untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain maka pemerintah harus lincah, cepat dan taktis dan harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun.
“Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus berani untuk lebih fokus pada hasil, fokus pada capaian yang manfaatnya dirasakan oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini,” jelasnya
Menurut Joko Widodo, pihaknya masih menemukan regulasi yang tidak sinkron serta prosedur birokrasi yang rumit di dalam praktek di lapangan.
“Hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita. Oleh karena itu, saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyerdahanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua BPK RI, Isma Yatun menyampaikan sebagai salah satu pilar utama dalam accountability chain, BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis. BPK menjadi salah satu lembaga memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara untuk dipergunakan sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Kehadiran BPK di Ibu Kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi sesuai dengan amanat konstitusi menjadikan BPK sebagai garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat dan daerah,” pungkas Isma Yatun. Fauzi
