TARGETNEWS.ID SURABAYA – Jembatan Nasional Suramadu, atau Jembatan Suramadu (Suramadu merupakan akronim dari Surabaya Madura), adalah sebuah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa (di Surabaya) dan Pulau Madura (di Bangkalan, tepatnya timur Kamal), Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan tarif tol Jembatan Suramadu mulai Sabtu (27/10/2018). Langkah menggratiskan tarif tol Jembatan Suramadu ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, khususnya Madura dan sekitarnya.
Menyikapi usulan Anggota DPRD Jatim, PIMPINAN UMUM KPK RI NUSANTARA DPP. menolak Jembatan Suramadu Berbayar kembali Kerena jembatan Nasional ini merupakan penyambung silaturahmi bukan tempat bayar upeti pemerintah. Sebab dampak positif dari gratisnya jembatan tersebut, ada peningkatan pembangunan infrastruktur hingga SDM masyarakat Madura dan lain sebagainya,” kata PIMPINAN UMUM HABIB GILA KPK RI NUSANTARA, Sabtu (15/02/2025).
Jembatan Suramadu menjadi satu-satunya penghubung jalur darat Surabaya dan Madura yang sebelumnya hanya tersedia di jalur laut. Jembatan dengan panjang 5.438 meter ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia.
Dibangun pada 2003 di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009. Dana yang digelontorkan untuk membangun jembatan Suramadu mencapai Rp4,5 triliun” papar PIMPIMPINAN UMUM HABIB GILA KPK RI NUSANTARA .
Kami penyambung aspirasi masyarakat Indonesia mendukung pemerintah pusat maupun daerah Jawa Timur bahwa masuk jembatan Suramadu tetap digratiskan, sebab berdampak pada distribusi barang dan jasa itu lebih murah, baik ketika barang masuk ke Madura atau sebaliknya,” tandasnya.
Foto: Pimpinan Umum HABIB GILA KPK RI NASANTARA
PIMPINAN UMUM KPK RI NUSANTARA DPP menerangkan bahwa produktivitas Pulau Madura juga meningkat ketika Jembatan Suramadu digratiskan. Hal itu membuat kesejahteraan masyarakat Madura menjadi lebih baik. Dan Kebijakan pemerintah pusat ini bisa mendorong produktivitas di Madura dan berdampak meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendir
DPP KPK RI NUSANTARA Menilai usulan Anggota DPRD Jatim Nurul Huda Atau Ra Huda Fraksi PPP kurang kerjaan hingga berinisiatif Jalan Jembatan Suramadu harus bayar kembali dengan dalih supaya anggaran bisa dibuat perbaikan atau perawatan. Seharusnya Anggota DPRD Jatim memikirkan nasib pengendara roda dua ketika melintas di area Suramadu yang kerap kali makan korban dampak jalan raya berlubang,” ujar PIMPINAN UMUM KPK RI NUSANTARA
Kalau bicara pemeliharaan dan pengawasan area Jembatan Nasional Suramadu itu sudah ada anggarannya dan diketahui pada tahun 2024 sekitar Rp 40 miliar. Dengan rincian Anggaran tersebut terbagi Rp 15 miliar untuk pemeliharaan jembatan, Rp15 miliar untuk pemeliharaan jalan, dan yang Rp10 miliar untuk pengawasan / sensor dan pemeliharaan rest area.
“Dari sini diketahui, bahwa fungsi peran aktif Anggota DPRD Jatim selaku pengawas anggaran maupun kinerja pejabat pemerintah eksekutif tidak efektif. Dengan maksud sampai tidak paham kalau di Jembatan Nasional Suramadu terdapat anggaran bernilai miliaran rupiah, untuk pemeliharaan rutin pada setiap tahunnya,” ungkap Pimpinan Umum KPK RI NASANTARA
Diberitakan sebelumnya bahwa Anggota DPRD Jawa Timur Nurul Huda alias Ra Huda mengusulkan agar Jembatan Suramadu kembali berbayar. Usulan ini menanggapi keresahan masyarakat akibat meningkatnya aksi kriminal yang meresahkan warga.
Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) hingga dugaan pembegalan dengan modus senar pancing membuat masyarakat semakin waspada saat melintas di jembatan yang menghubungkan Surabaya dan Madura ini.
Menurut Ra Huda , kebijakan Jembatan Suramadu berbayar ini tidak hanya bisa membantu mengurangi angka kriminalitas, tetapi juga dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak.
“Belakangan banyak warga datang ke saya meminta agar Jembatan Suramadu kembali berbayar, karena banyak jalan yang rusak. Jika ada biaya masuk, dana itu bisa digunakan untuk perbaikan,” ujar Ra Huda, Kamis (13/2/2025).
Politisi PPP yang juga duduk di Komisi D DPRD Jatim ini menilai bahwa skema berbayar akan mengurangi beban pemerintah dalam perawatan jembatan.
“Kalau berbayar, biaya perbaikan bisa diambil dari hasil penjualan tiket atau karcis, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran negara. Ra Huda mengusulkan tarif yang tetap terjangkau, seperti Rp10.000 untuk mobil, Rp15.000 untuk truk tronton, dan Rp3.000 untuk sepeda motor.
Ia berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna membahas mekanisme penerapan kembali tarif masuk di Jembatan Suramadu. Wacana ini memicu respons beragam dari masyarakat. Sebagian mendukung langkah tersebut jika memang dapat meningkatkan keamanan dan perawatan jembatan pungkasnya. Komite Pemberantasan Korupsi RI Nusantara KPK RI NUSANTARA
Bib
