Mempawah-TargetNews.id 10 Maret 2025 – Proyek pembangunan jembatan di ruas Jalan Sungai Pinyuh – Batas Kota Pontianak yang dibiayai APBN 2024 sebesar Rp 16.044.405.874,00 kini menjadi misteri besar. Hingga Maret 2025, jembatan yang seharusnya berdiri megah di Kabupaten Mempawah ini masih jauh dari kata selesai. Bukannya mendapat kejelasan, investigasi yang dilakukan justru mengungkap berbagai kejanggalan dan indikasi penyimpangan.
Tim investigasi mencoba menghubungi Kepala Satuan Kerja (Kasatker) BPJN Kalimantan Barat Wilayah 1, Irwan Chandra Nirwana, namun jawaban yang diterima terkesan menghindar. Melalui pesan WhatsApp, ia hanya menjawab singkat:
“Waalaikumsalam… Maaf bang, Senin aja coba datang konfirmasi ke kantor ya… Kebetulan saya sudah dipindahkan keluar Kalbar bang… Ya awalnya pada masa saya bang… PPK-nya klo ga salah masih sama bang… Klo yang belum selesai kan masih dalam masa denda bang kerjanya…”
Alih-alih memberi penjelasan yang memadai, Irwan justru melempar tanggung jawab.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) 1.2 Provinsi Kalimantan Barat, Sopian S.T., malah memilih bungkam. Pesan WhatsApp tak dijawab, bahkan nomor media ini langsung diblokir. Saat tim mencoba mendatangi kantor BPJN di Jalan Veteran, Pontianak, seorang petugas keamanan mengatakan bahwa Sopian telah pindah kantor, tanpa menyebutkan lokasi barunya. Menghilangnya sosok yang bertanggung jawab atas proyek ini semakin memperkuat dugaan adanya upaya menghindari pertanggungjawaban.
Proyek Gelap, Tanpa Papan Informasi
Di lokasi proyek, tidak ditemukan papan informasi, yang seharusnya menjadi standar transparansi dalam setiap proyek pemerintah. Proyek ini dikerjakan oleh PT. Anugrah Putra Indotama dengan pengawasan PT. Laras Sembada (Kontrak No: 06/PKS/Bb20.5.2/2024), dengan target penyelesaian akhir 2024. Namun hingga kini, proyek masih mangkrak. Keterlambatan ini bukan sekadar masalah waktu, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang kualitas pekerjaan serta potensi kerugian negara.
Ketua DPW Bain Ham RI Kalbar, Syafriudin, menyoroti buruknya pengawasan dan dugaan penyimpangan dalam proyek ini. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan menyelidiki proyek tersebut.
“Ini adalah bentuk kelalaian dan ketidakterbukaan dalam penggunaan anggaran negara. Kami meminta Kementerian PUPR, Dirjen Bina Marga, serta BPJN Kalbar bertanggung jawab. Transparansi adalah hak publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” tegasnya.
Dampak Besar bagi Masyarakat
Keterlambatan proyek ini membawa dampak nyata bagi masyarakat. Jalan alternatif yang sempit dan rusak membuat akses warga semakin sulit. Para pedagang kecil pun mengeluhkan menurunnya pendapatan karena proyek yang tak kunjung selesai.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya.
“Kami sudah lama menantikan jembatan ini selesai. Jalan ini sangat vital untuk mobilitas dan perekonomian warga. Tapi sampai sekarang, entah kenapa proyek ini masih terbengkalai,” ujarnya.
Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan kejelasan dan memastikan proyek ini rampung tanpa ada permainan anggaran yang merugikan rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan lebih lanjut. Apakah proyek ini akan tuntas atau justru menjadi satu lagi contoh kegagalan pembangunan di Kalimantan Barat? (Tim Investigasi)
