Pontianak, Kalbar –TargetNews.id Ketua Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat, Gusti Eddy, melontarkan kritik tajam terhadap perilaku beberapa oknum anggota DPRD Provinsi Kalbar yang dinilainya semakin jauh dari etika dan lebih mirip preman. Pernyataan tegas ini disampaikan pada 29 Maret 2025, sebagai bentuk keprihatinan atas sikap arogan yang ditunjukkan oleh para wakil rakyat tersebut.
“Jika memang ingin bersikap seperti preman, hadapilah BPM Kalbar! Tidak sepatutnya anggota dewan yang dipilih oleh rakyat bertindak demikian,” tegas Gusti Eddy, menandakan kekesalannya terhadap situasi yang dinilai mencoreng nama baik lembaga legislatif.
Menurutnya, perilaku kasar dan emosional beberapa anggota DPRD tidak hanya merusak citra lembaga, tetapi juga mengkhianati kepercayaan rakyat yang telah memilih mereka untuk mengemban tugas dengan integritas. Jika dibiarkan, hal ini bisa menciptakan krisis kepercayaan terhadap DPRD dan meragukan legitimasi keputusan yang mereka buat.
Tiga Langkah Perbaikan DPRD Kalbar
Sebagai solusi, Gusti Eddy mengusulkan tiga langkah konkret yang harus segera dilakukan
Penegakan Kode Etik. Anggota dewan harus memahami bahwa setiap tindakan mereka diawasi dan memiliki konsekuensi. Etika dan tanggung jawab harus dikedepankan, bukan arogansi dan kesewenang-wenangan.
Dialog Terbuka dengan Masyarakat
Wakil rakyat harus mau duduk bersama rakyat. Dengan keterbukaan, transparansi dalam kebijakan dan keputusan akan terjamin.
Pengawasan dari Lembaga Independen
Diperlukan pengawasan ketat agar tindakan para anggota dewan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak menyalahgunakan wewenang.
“Masyarakat harus ikut mengawasi dan bersuara! DPRD bukan tempat bagi mereka yang bertindak semaunya tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi rakyat,” tegas Gusti Eddy.
Pernyataan ini bukan hanya kritik, tetapi juga peringatan keras agar DPRD Kalbar kembali pada jalur yang benar. Jika dibiarkan, kepercayaan terhadap lembaga legislatif akan semakin runtuh, dan rakyatlah yang paling dirugikan.
Ke depan, DPRD Kalbar harus berbenah dan membuktikan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan justru menjadi sumber keresahan. Keteladanan, etika, dan tanggung jawab harus menjadi fondasi utama dalam setiap langkah yang mereka ambil.(reni)
