Surabaya – Untuk memastikan arah pembangunan Indonesia ke depan lebih terarah di Jawa Timur (Jatim), Kemendukbangga/ BKKBN menggandeng Bappeda Jatim menggelar kegiatan penting bertajuk Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pertemuan Bappeda Jatim, Jalan Pahlawan 102–108, Surabaya, pada Kamis (12/6).
Acara ini menjadi langkah konkret dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional berbasis kependudukan, agar mampu menjawab tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara lebih presisi.
Mengapa Pembangunan Berbasis Kependudukan Penting?.
Sekretaris Kemendukbangga/ BKKBN, Budi Setiyono, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan di setiap daerah harus berangkat dari realitas demografis.
Menurutnya, banyak persoalan krusial seperti pengangguran, sampah, dan layanan publik yang tidak maksimal, bersumber dari kurangnya akurasi dan sensitivitas pemerintah terhadap dinamika pertumbuhan penduduk.
“Untuk memastikan semua daerah di Indonesia itu melaksanakan internalisasi proses perencanaan yang berbasis kepada kependudukan atau melaksanakan pembangunan yang memiliki wawasan kebangkitan, mengapa itu penting? Karena banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kita,” tutur Budi Setiyono.
Ia mencontohkan, jika dalam satu daerah terjadi penambahan penduduk sebesar 30.000 jiwa per tahun, maka pemerintah setempat harus siap menyediakan fasilitas publik, lapangan kerja, dan infrastruktur yang proporsional. Jika tidak, akan muncul ledakan sosial yang berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi dan politik di daerah tersebut.
Pemerintah Daerah Didorong Lebih Responsif dan Progresif
Budi Setiyono juga mendorong seluruh kepala dinas dan kepala daerah agar tidak hanya menduduki jabatan secara administratif, tetapi juga mampu menjadi solusi atas persoalan nyata rakyatnya.
Ia mengajak seluruh pemimpin daerah menghitung pertumbuhan penduduk secara presisi dan mengintegrasikan data tersebut dalam seluruh kebijakan sektoral.
“Kalau pola pindah saja enggak mampu, ganti dengan yang mampu untuk menyediakan orang pekerjaan,” katanya tegas, menekankan pentingnya reformasi kepemimpinan teknis di daerah.
Kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem perencanaan yang adaptif, berbasis data kependudukan, dan mampu merespons dinamika secara integratif, baik dalam aspek ketenagakerjaan, pendidikan, investasi, hingga layanan dasar.
Tampak hadir Kepala Perwakilan Kemedukbangga/ BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, mendampingi Budi Setiyono. @red
