JAKARTA – Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) yakin pemberkasan 21 tersangka dugaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim) lengkap, dan bisa membawa mereka ke persidangan. Para pihak berperkara segera ditahan untuk proses hukum berikutnya.
“Sebentar lagi kita akan melakukan upaya paksa. Tim sudah melakukan (pemeriksaan) ke di Jawa Timur, dan juga sudah melakukan penyitaan beberapa,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (02/08/2025).
“Asep Guntur mengatakan penyidik akan menahan beberapa tersangka dalam kasus ini. Namun, rencana itu dibatalkan, karena alasan kesehatan pihak berperkaranya. “Waktu itu sih sudah ada yang mau dilakukan upaya paksa di sini, tapi, karena alasan kesehatan tidak jadi,” ungkap Asep Guntur.
Menyikapi hal ini, Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menahan 21 orang tersangka Korupsi Dana Hibah Jatim APBD 2019-2022 sebagai bentuk menjalankan Program Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Hosen KAKI,” Ahad (03/08/2025).
Berdasarkan catatan Hosnews dan KAKI Jatim, kasus ini bermula saat KPK menetapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P Simandjuntak dan 3 orang lainnya sebagai tersangka kasus suap pengurusan dana hibah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022.
Awalnya, KPK menerima laporan akan adanya penyerahan sejumlah uang dari Ilham Wahyudi kepada Rusdi di sebuah mal di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Uang itu disebut terkait pengurusan alokasi dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023.
Operasi Tangkap Tangan dilakukan pada Rabu 14 Desember 2022 kemudian Tim KPK menangkap Rusdi dan Sahat yang tengah berada di gedung DPRD Jawa Timur sementara Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi ditangkap di kediamannya masing-masing di Kabupaten Sampang,” tutur Hosen Ketua KAKI Jatim.
Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengembangan dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim 2019-2022 dan sudah menetapkan 21 orang tersangka karena terbukti terlibat didalamnya sebagai penghianat bangsa dan negara.
“Diantaranya Kusnadi Ketua DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi PDIP, Achmad Iskandar Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi Partai Demokrat, Anwar Sadad Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dari fraksi Partai Gerindra, kemudian Mahhud anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi PDIP.
Selanjutnya, Fauzan Adima selaku Wakil Ketua DPRD Sampang dari Partai Gerindra, Jon Junaidi selaku Wakil Ketua DPRD Probolinggo dari Partai Gerindra, Abd Muttolib selaku Ketua DPC Partai Gerindra Sampang, Moch Mahrus selaku Bendahara DPC Partai Gerindra Probolinggo.
Kemudian, Achmad Yahya M selaku guru, Bagus Wahyudyono selaku Staf Sekwan DPRD Provinsi Jatim, Sukar selaku kepala desa. Lalu ada 10 orang dari pihak swasta, yakni Ahmad Heriyadi, RA Wahid Ruslan, Jodi Pradana Putra, Hasanuddin, Ahmad Jailani, Mashudi, A Royan, Wawan Kristiawan, Ahmad Affandy, dan M Fathullah.
Kami Pegiat Antikorupsi Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Jawa Timur berharap KPK segera menyelesaikan dan menuntaskan penanganan Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim APBD 2019-2022 dan siapapun yang terlibat untuk diadili di pengadilan Tipikor,” pungkas Hosen KAKI Jatim. (Kusnadi)
#Presiden Prabowo Subianto
#Ketua KPK Setyo Budiyanto
#Ketua Dewas KPK Gusrizal
