Keduanya menekankan masalah utama yaitu pengerjaan proyek rekonstruksi jalan yang asal-asalan dan tidak sesuai spesifikasi oleh CV. Kenonggo Jaya dengan menggunakan dana APBD 2025.
Menurut peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Baca juga Personel Polsek Maliku Awali Tugas Dengan Laksanakan Apel Pagi dan Serah Terima Piket Jaga
pelanggaran kontrak bisa dikenakan sanksi seperti denda, pemutusan kontrak, hingga pencantuman dalam daftar hitam ¹.
Bupati Mojokerto, Dr. H. Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum., juga menegaskan pentingnya mengikuti kebijakan pemerintah kabupaten dalam bidang pekerjaan jalan ¹.
Apakah kamu ingin saya bantu untuk membuat judul lain atau butuh informasi lebih lanjut tentang proyek ini?
