Persoalan sengketa lahan di Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, kembali memanas. Senin (1/9/2025) sekitar pukul 09.00 WITA, terjadi adu argumentasi antara Nurdin, Wakil Ketua PAC Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Kecamatan Pulau Laut Barat, dengan salah satu karyawan perusahaan bernama Domanik yang menjabat sebagai asisten perusahaan. Perselisihan itu dipicu klaim penguasaan lahan dan upaya penggusuran yang ditolak oleh Nurdin selaku pihak yang selama ini mengelola lahan tersebut.
Di tengah perdebatan, sejumlah anggota Polsek Pulau Laut Barat datang dan membawa Nurdin ke kantor kepolisian tanpa prosedur resmi yang jelas, Menurut keterangan Nurdin, ia dibawa atas perintah Kapolsek guna dimintai klarifikasi terkait tindakannya menghentikan alat berat milik perusahaan yang hendak beroperasi.
“Permasalahan ini sebenarnya sudah beberapa kali dimediasi, namun belum ada titik temu atau kesepakatan administratif. Saya hanya ingin hak lahan ini jelas,” ujar Nurdin usai diperiksa.
Meski sempat dijanjikan akan diantar pulang oleh petugas, Nurdin akhirnya kembali ke rumah menggunakan jasa ojek. Namun, ketegangan belum selesai. Selasa pagi (2/9/2025), alat berat kembali masuk untuk beroperasi. Nurdin pun kembali melakukan aksi penolakan dengan cara menahan kegiatan penggusuran.
Situasi semakin memanas saat aparat Polsek Pulau Laut Barat kembali datang untuk melakukan pengamanan dilokasi lahan. Dalam perdebatan, Nurdin berargumen dengan salah satu polisi berinisial TD yang menjabat sebagai Kanit.
Ketegangan meningkat ketika Nurdin meminta rekannya, Ali selaku Ketua PAC ARUN Pulau Laut Barat, untuk mendokumentasikan jalannya peristiwa dengan kamera ponsel. Namun, upaya dokumentasi tersebut dilarang oknum Kepolisian dan selanjutnya dihentikan oleh aparat. Terjadi tarik-menarik ponsel hingga berujung dugaan tindakan kekerasan penganiayaan.
Menurut keterangan saksi di lokasi, Nurdin sempat dibanting oleh oknum polisi, sementara Ali terlibat pergulatan karena mempertahankan ponsel yang digunakan untuk merekam.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak Polsek Pulau Laut Barat maupun pihak perusahaan terkait insiden tersebut. Sementara itu, warga meminta agar penyelesaian persoalan lahan dilakukan secara terbuka, adil, dan mengedepankan musyawarah.
Video yang beredar luas membuat Situasi kecaman dari unsur Pimpinan Pengurus DPP ARUN, Hingga DPD ARUN Kalimantan Selatan dan Pengurus DPC ARUN Kabupaten Kotabaru.
Wahid Hasyim, S.H. selaku Ketua DPC ARUN Kotabaru mengatakan kepada media ia sudah menyampaikan Informasi tersebut kepada Unsur-unsur Pimpinan baik di tingkat DPD Kalsel hingga ketingkat DPP ARUN Pusat, persoalan ini harus tegak lurus, dan setelah menerima Video Pengurus Kecamatan kami yang berdarah darah akibat adanya dugaan tindakan kekerasan yang terindikasi mengarah kepada Penganiayaan maka kami di Instruksikan untuk Mengawal kasus ini ke ranah Hukum, karena banyak sudah laporan laporan dari masyarakat disana. Tutupnya
Bib
