Aliansi Madura Indonesia (AMI) secara tegas menolak kedatangan atlet senam asal Israel yang dijadwalkan berlaga dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik di Jakarta pada akhir Oktober 2025.
Penolakan itu disebut sebagai bentuk komitmen AMI terhadap amanat konstitusi dan nilai kemanusiaan universal yang menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa kehadiran atlet Israel di Indonesia tidak hanya melukai hati umat Islam dan rakyat Indonesia yang berpihak pada Palestina, tetapi juga bertentangan dengan semangat konstitusi negara.
“Aliansi Madura Indonesia menolak keras kehadiran atlet Israel di Indonesia. Ini bukan sekadar soal olahraga, tetapi soal prinsip kebangsaan dan kemanusiaan. Selama Israel masih menjajah Palestina, kami tidak akan menerima simbol-simbol kehadirannya di tanah air,” tegas Baihaki dalam keterangan resminya, (10/10/2025).
Ia menambahkan, sikap tersebut selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
“Kami mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan nilai dasar konstitusi hanya demi event olahraga. Indonesia harus tetap konsisten membela perjuangan rakyat Palestina,” ujarnya.
Menurut Baihaki, penolakan AMI juga merupakan bentuk penghormatan terhadap garis politik luar negeri Indonesia sejak era Presiden Soekarno yang tegas menolak normalisasi hubungan dengan Israel.
“Soekarno dulu menolak partisipasi Israel dalam Asian Games dan berbagai konferensi internasional. Maka sudah seharusnya generasi penerus bangsa menjaga sikap tegas itu,”tandasnya.
Lebih lanjut, Baihaki menegaskan bahwa penolakan ini bukanlah bentuk antipati terhadap dunia olahraga, melainkan sikap moral terhadap penderitaan kemanusiaan yang masih berlangsung di Palestina.
“Olahraga tidak boleh menjadi alat legitimasi bagi negara penjajah. Bagi kami, kemanusiaan tetap di atas segalanya,” tutup Ketua Umum AMI itu.
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 rencananya diikuti lebih dari 80 negara, termasuk Israel. Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah Indonesia dan Federasi Senam Dunia (FIG) belum memberikan tanggapan resmi terkait penolakan tersebut.
