JAKARTA – Mengerikan, dampak dari keracunan MBG terjadi di berbagai daerah, antara lain; Cianjur, Sukoharjo, Banggai, Gorontalo, Banjar Kalsel, Kulon Progo, Sleman, Bandar Lampung, Lebong Bengkulu, Semarang, Agam Sumbar, Bandung Barat, Sumedang dan masih banyak lagi yang lain. Berdasarkan info yang menjadi korban keracunan MBG sampai hari ini menurut data pemerintah dan JPPI sudah mencapai kurang lebih 12 ribu sampai 14 ribu orang, adapun yang menjadi korban terindikasi bukan hanya siswa tetapi juga guru, balita, ibu hamil, dan anggota keluarga di rumah tangga yang menerima paket MBG.
“Mengapa pemerintah sangat ngotot menekankan keberlanjutan program MBG dibanding untuk melakukan moratorium Total (ruang evaluasi), ingat korban keracunan makanan MBG sudah terlalu banyak !!”, ungkap Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM. selaku Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).
Aceng menjelaskan bahwa Program MBG sejak awal diproyeksikan sebagai kebijakan unggulan pemerintah untuk memperkuat fondasi kualitas sumber daya manusia. Secara politik, program ini memiliki daya tarik elektoral dan simbolik yang kuat: negara hadir langsung di meja makan anak-anak sekolah. Namun dalam praktiknya, sejumlah kasus dugaan keracunan makanan yang muncul di berbagai daerah telah menggeser perdebatan dari soal ambisi pembangunan menjadi soal keselamatan publik.
“Dalam perspektif politik kebijakan (policy politics), persoalan yang kini dihadapi pemerintah bukan semata isu teknis distribusi makanan, melainkan ujian terhadap kapasitas tata kelola dan sensitivitas terhadap risiko. Kebijakan publik berskala nasional yang menyasar kelompok rentan selalu membawa konsekuensi etis dan politik yang tinggi. Ketika terjadi insiden yang menyangkut kesehatan anak, respons pemerintah menjadi indikator kualitas kepemimpinan”, tegasnya.
Aceng pun menerangkan bahwa moratorium sementara terhadap MBG bukanlah bentuk delegitimasi program. Justru sebaliknya, penghentian terukur untuk audit independen adalah langkah rasional dalam manajemen risiko kebijakan. Negara-negara dengan tradisi tata kelola yang matang kerap melakukan policy pause ketika ditemukan indikasi kelemahan sistemik, terutama pada kebijakan yang berdampak langsung pada kesehatan publik.
“Secara politik, mempertahankan program tanpa jeda evaluasi mungkin terlihat sebagai bentuk konsistensi. Namun konsistensi yang mengabaikan dinamika fakta lapangan dapat berubah menjadi rigiditas. Kepemimpinan yang kuat bukanlah kepemimpinan yang menolak kritik, melainkan yang mampu membedakan antara serangan politik dan peringatan berbasis data”, tambahnya.
Yang juga perlu dicermati adalah dimensi jangka panjang. MBG bukan sekadar program bantuan sosial; ia adalah proyek politik yang melekat pada reputasi pemerintah. Jika masalah keamanan pangan tidak ditangani secara transparan sejak awal, maka setiap insiden baru akan menggerus kredibilitas secara kumulatif. Dalam politik modern, krisis kepercayaan lebih mahal daripada koreksi kebijakan.
Karena itu, langkah paling rasional dan strategis saat ini adalah menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, audit independen, dan penataan ulang sistem pengawasan. Langkah tersebut harus disertai komunikasi publik yang terbuka, bukan sekadar klarifikasi administratif.
“Pada akhirnya, inti persoalan ini bukan tentang berhasil atau gagalnya sebuah program, melainkan tentang prioritas nilai dalam pengambilan keputusan politik. Ketika keselamatan anak berhadapan dengan pertimbangan citra kebijakan, negara harus memilih tanpa ragu. Dalam demokrasi yang sehat, keberanian untuk berhenti sejenak demi memastikan keamanan adalah tanda kedewasaan, bukan kelemahan”, pungkasnya.
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
