Brebes, TargetNews.id Wakil Bupati Brebes Wurja SE menyampaikan evaluasi mendalam dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) Tahun 2026, di Aula Lantai 5 Kantor Pemerintahan Terpadu (KPT) Brebes, Jumat (06/03/2026).
Wabup Wurja menekankan bahwa tahun kedua kepemimpinan harus menjadi momentum pembuktian janji Brebes Beres melalui kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Capaian tahun pertama pengokohan fondasi Brebes Bergerak.
Di hadapan seluruh kepala OPD dan camat, Wabup memaparkan sederet keberhasilan sepanjang tahun 2025 sebagai bukti nyata kinerja pemerintah. Seperti, program Nakes Door to Door melayani 204.148 warga, 20.298 ibu hamil, dan memantau 113.759 balita. Sebanyak 89.929 warga kini terlindungi Jamkesda.
Di bidang Pendidikan, renovasi 239 sekolah, pemberian Beasiswa Sukses kepada 480 mahasiswa, serta kembalinya 628 anak ke bangku sekolah melalui program Gas Rolas (Gerakan Ayo Sekolah 12 Tahun). Infrastruktur, Perbaikan 287 ruas jalan 117,77 kilometer, 65 jembatan, 99,8 kilometer drainase, dan rehabilitasi 53,73 kilometer tanggul sungai.
Sosial dan Adminduk, Bedah rumah bagi 1.375 RTLH, pemberian insentif bagi 21.000 pegiat keagamaan, dan pelayanan Adminduk bagi 773.798 warga.
Keberhasilan ini pun diganjar berbagai penghargaan bergengsi, seperti Kabupaten Layak Anak Tingkat Nindya, Innovative Government Award 2025, hingga Satria Leader Award.
Teguran keras serapan rendah berbanding lurus dengan ketidakpuasan publik. Meski banyak prestasi, Wabup Wurja memberikan catatan kritis berbasis data. Ia menyoroti penurunan serapan belanja dari 95,01 persen 2024 menjadi 81,71 persen di Tahun 2025.
Secara khusus, Wabup menegur sejumlah OPD dengan pagu besar namun realisasi rendah, terutama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang serapan keuangannya hanya 49,20 persen. Hal ini berkorelasi dengan hasil survei Charta Politika yang menunjukkan kepuasan publik terhadap jalan hanya berada di angka 49,9 persen.
Anggaran yang tidak tereksekusi adalah kerugian bagi rakyat. Ada korelasi langsung antara rendahnya serapan DPU dengan rendahnya kepuasan publik terhadap infrastruktur. Tahun 2025 adalah pelajaran yang tidak boleh terulang,” tegas Wurja.
Teguran juga dialamatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait rendahnya kepuasan pengelolaan sampah 36,9 persen dan Dinas Pendidikan atas rendahnya akses bantuan pendidikan bagi warga.
Selanjutnya, di sektor pendapatan juga menjadi sorotan. Meski PAD terealisasi 100,14 persen, Wabup menyoroti piutang PBB-P2 tahun 2020-2024 yang mencapai Rp22,7 miliar. Kecamatan Larangan tercatat memiliki piutang terbesar Rp4,66 miliar, berbanding terbalik dengan Kecamatan Losari yang berhasil lunas 100 persen.
Wabup menginstruksikan seluruh camat untuk proaktif melaporkan realisasi PBB-P2 setiap Senin dan menargetkan Bapenda mengurangi piutang minimal 30 peresen di tahun 2026.
Sebagai penutup, Wurja menyampaikan beberapa poin instruksi mengikat untuk tahun anggaran 2026 diantaranya Akselerasi Program Unggulan yakni Target Nakes Door to Door naik menjadi 275.000 warga, program Wardoyo menyasar 9.100 KK, dan penyelesaian prototipe Super App Brebes Beres di kuartal ketiga.
Perbaikan Infrastruktur: Program Beresi Dalan dengan total pagu fisik sekitar Rp200 miliar harus dieksekusi tanpa toleransi penundaan. Dan mulai April 2026 mendatang, Bupati Brebes akan memimpin langsung evaluasi bulanan. Setiap rupiah yang tidak terserap sesuai rencana kas wajib dijelaskan secara tertulis dalam 7 hari.
Rakyat tidak menunggu alasan, mereka menunggu hasil. Brebes Beres adalah janji yang kita ucapkan keras kepada rakyat. Mari kita buktikan janji itu dengan kerja nyata dalam 90 hari ke depan,” pungkasnya.
Turut hadir Sekretaris Daerah Brebes Dr.Tahroni M.Pd, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, seluruh kepala OPD, Direktur rumah sakit, kepala UPT, camat, lurah, serta kepala puskesmas se Kabupaten Brebes.(Fauzi/Hms)
