Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dipertahankan pemerintah di tengah tekanan efisiensi anggaran. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah program ini benar-benar memberikan dampak ekonomi yang signifikan, atau justru menjadi beban fiskal yang dibungkus narasi populis?
Pemerintah selama ini mengklaim bahwa MBG memiliki efek besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan UMKM. Namun, jika ditelaah secara akademik, klaim tersebut cenderung problematik karena menggunakan pendekatan perhitungan yang bersifat bruto, bukan neto. Dalam ekonomi publik, perbedaan ini sangat mendasar. Perhitungan bruto sering kali menimbulkan ilusi dampak yang besar, padahal secara riil tambahan manfaatnya jauh lebih kecil.
Ambil contoh penciptaan lapangan kerja. Pemerintah kerap menjumlahkan seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai program MBG sebagai “lapangan kerja baru”. Pertanyaannya sederhana: apakah seluruh tenaga kerja tersebut sebelumnya menganggur? Jika tidak, maka yang terjadi bukan penciptaan kerja, melainkan sekadar perpindahan tenaga kerja dari sektor lain. Dalam konteks ini, dampak bersih (net employment effect) menjadi jauh lebih kecil dari yang diklaim.
Hal yang sama terjadi pada klaim peningkatan konsumsi. Asumsi bahwa MBG secara otomatis menambah konsumsi masyarakat tidak sepenuhnya akurat. Penerima manfaat pada dasarnya sudah melakukan konsumsi sebelum program ini berjalan. Artinya, MBG lebih banyak menggantikan (substitusi) konsumsi yang sudah ada, bukan menambah konsumsi baru secara signifikan. Tanpa penghitungan neto, klaim peningkatan daya beli menjadi bias.
Dari sisi produksi, peningkatan permintaan bahan pangan memang terjadi. Namun, lagi-lagi harus ditanyakan: apakah itu benar-benar tambahan baru atau hanya pergeseran dari pola konsumsi sebelumnya? Jika sebelum MBG bahan pangan tersebut sudah terserap oleh pasar, maka efek tambahannya tidak sebesar yang dibayangkan.
Narasi efek pengganda (multiplier effect) juga perlu diluruskan. Pemerintah cenderung menggambarkan bahwa MBG akan menggerakkan ekonomi lokal secara luas. Faktanya, sebagian pasokan bahan berasal dari skala nasional, bahkan terpusat pada pelaku besar. Artinya, dampak ekonomi tidak sepenuhnya berputar di daerah, sehingga multiplier effect lokal menjadi terbatas.
Lebih jauh, klaim pemberdayaan UMKM juga belum terbukti kuat. Data menunjukkan bahwa kredit UMKM justru mengalami kontraksi, terutama pada kredit modal kerja. Peningkatan pada kredit investasi belum cukup untuk menutup penurunan tersebut. Ini mengindikasikan bahwa MBG belum mampu menjadi motor penggerak UMKM sebagaimana yang sering dinarasikan.
Dari sisi fiskal, persoalannya menjadi semakin serius. Hingga kini belum ada bukti kuat bahwa MBG meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, baik dari Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bahkan jika ada peningkatan, hal itu harus dihitung secara neto—dibandingkan dengan kondisi tanpa program tersebut. Tanpa pendekatan ini, klaim kontribusi fiskal menjadi tidak valid.
Yang paling krusial adalah persoalan biaya peluang (opportunity cost). Anggaran MBG sebagian besar berasal dari realokasi belanja lain. Artinya, ada program lain yang dikorbankan. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah harus memberikan manfaat optimal. Jika MBG tidak memberikan dampak signifikan secara ekonomi maupun sosial, maka kebijakan ini berpotensi menjadi pemborosan yang sistemik.
Masalah mendasar lainnya adalah kaburnya tujuan program. Apakah MBG ditujukan untuk menurunkan stunting, pemerataan sosial, atau menggerakkan ekonomi? Ketika sebuah kebijakan memiliki terlalu banyak tujuan, biasanya ia gagal mencapai semuanya secara optimal. Kebijakan yang efektif membutuhkan fokus yang jelas, bukan ambisi yang melebar.
Dalam kondisi seperti ini, mempertahankan MBG tanpa evaluasi mendalam adalah bentuk kebijakan yang tidak prudent. Pemerintah seharusnya tidak terjebak pada gengsi politik atau narasi keberhasilan semu. Justru langkah paling rasional adalah melakukan moratorium total selama tiga hingga enam bulan untuk evaluasi menyeluruh.
Moratorium bukan berarti menghentikan tujuan mulia, melainkan memperbaiki cara mencapainya. Evaluasi harus mencakup penghitungan dampak ekonomi secara neto, efektivitas terhadap target sosial, serta tekanan terhadap fiskal negara. Dari sana, program dapat dirancang ulang secara lebih tepat sasaran—misalnya dengan pendekatan yang lebih segmented dan berbasis kebutuhan riil.
Pada akhirnya, kebijakan publik tidak boleh dibangun di atas asumsi dan narasi, melainkan pada data dan akuntabilitas. MBG mungkin memiliki niat baik, tetapi tanpa desain yang tepat dan evaluasi yang jujur, ia berisiko menjadi ilusi kebijakan yang mahal. Pemerintah harus berani mengoreksi, sebelum beban fiskal semakin berat dan manfaatnya tetap tidak sebanding.[]**
**) Penulis,
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)
