JAKARTA – Wacana mempertahankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran ratusan triliun rupiah harus mulai diuji secara jujur dan rasional. Di tengah keterbatasan fiskal negara, setiap rupiah anggaran publik seharusnya diarahkan pada sektor yang memberikan dampak jangka panjang paling besar. Dalam konteks ini, pendidikan jelas berada di posisi teratas.
“Stop MBG, Alihkan Anggaran MBG untuk Pendidikan Gratis SD hingga Kuliah, itu merupakan Investasi Nyata untuk masa depan bangsa”, ungkap Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM berinisial ASH selaku Ketua Dewan Pembina DPP ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional).
Bayangkan, ASH menjelaskan jika anggaran sebesar Rp335 triliun yang dialokasikan untuk MBG dialihkan sepenuhnya ke sektor pendidikan. Dengan estimasi kebutuhan sekitar Rp100 juta untuk membiayai satu anak dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, Indonesia berpotensi membiayai lebih dari 3 juta anak untuk mendapatkan pendidikan gratis secara utuh. Ini bukan sekadar angka, tetapi peluang konkret untuk memutus rantai kemiskinan struktural yang selama ini menjadi persoalan laten bangsa.
ASH menggaris bawahi, bahwa Pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda dari program bantuan konsumtif. Ia bukan sekadar intervensi jangka pendek, melainkan investasi strategis yang menghasilkan efek berlapis (multiplier effect) dalam jangka panjang. Setiap individu terdidik berkontribusi pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, tidak ada instrumen yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia selain pendidikan yang inklusif dan terjangkau.
“Sebaliknya, MBG—meskipun memiliki niat baik dalam aspek pemenuhan gizi—lebih bersifat intervensi jangka pendek yang dampak ekonominya masih diperdebatkan. Seperti telah banyak dikritisi, klaim multiplier effect MBG cenderung dilebih-lebihkan dan belum didukung oleh perhitungan dampak bersih (net effect) yang komprehensif. Bahkan, dalam banyak kasus, program ini berpotensi hanya menggantikan pola konsumsi yang sudah ada, bukan menciptakan nilai tambah baru secara signifikan”, tambahnya.
Lebih jauh, alokasi anggaran besar untuk MBG juga membawa konsekuensi biaya peluang (opportunity cost) yang tidak kecil. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk satu program berarti mengorbankan potensi pembiayaan sektor lain yang mungkin lebih strategis. Dalam kondisi fiskal yang ketat, pilihan kebijakan tidak lagi soal “baik atau buruk”, tetapi soal “mana yang paling berdampak”.
ASH menegaskan bahwa Pendidikan gratis dari SD hingga kuliah adalah kebijakan yang tidak hanya menjawab persoalan akses, tetapi juga menciptakan keadilan sosial yang lebih substansial. Ketika negara hadir menjamin pendidikan tanpa biaya, maka latar belakang ekonomi tidak lagi menjadi penghalang utama bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Inilah bentuk intervensi struktural yang mampu mengubah wajah bangsa dalam satu hingga dua generasi ke depan.
Tentu, kebutuhan gizi anak tetap penting. Namun, pendekatannya tidak harus melalui program masif dengan anggaran jumbo yang rawan inefisiensi. Intervensi gizi dapat dilakukan secara lebih terarah, berbasis data, dan difokuskan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Sudah saatnya pemerintah berani melakukan reorientasi kebijakan. Mengalihkan anggaran dari MBG ke pendidikan gratis bukanlah langkah mundur, melainkan lompatan strategis menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Negara tidak boleh terjebak pada program yang terlihat populis, tetapi harus berani memilih kebijakan yang memberikan dampak nyata dan bertahan lama.
“Jika tujuan utama pembangunan adalah menciptakan manusia Indonesia yang unggul, maka jawabannya jelas: pendidikan harus menjadi prioritas absolut. Anggaran negara adalah cerminan arah masa depan bangsa. Pertanyaannya, apakah kita ingin membangun generasi yang hanya kenyang hari ini, atau generasi yang siap memimpin Indonesia di masa depan?”, pungkasnya.[]
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
