Slawi, TargetNews.id Pemerintah Kabupaten Tegal mendukung uji coba (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai langkah memperkuat transparansi, efektivitas, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dukungan tersebut disampaikan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman saat menerima kunjungan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dalam kegiatan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan piloting digitalisasi bansos di Rumah Dinas Bupati Tegal, Kamis (16/04/2026).
Program ini merupakan tindak lanjut dari rapat sosialisasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri pada Februari 2026, di mana Kabupaten Tegal ditetapkan sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota lokasi perluasan uji coba digitalisasi bansos.
Ischak menyampaikan, di gitalisasi bansos menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan sosial di daerah.
Dengan digitalisasi, penyaluran bantuan di harapkan lebih transparan, efektif, dan tepat sasaran. Di lapangan masih terdapat dinamika terkait data penerima yang kerap menjadi polemik di tingkat desa,” ujarnya.
Ia juga menegaskan kesiapan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mendukung pelaksanaan uji coba tersebut melalui koordinasi lintas perangkat daerah serta keterbukaan terhadap arahan pemerintah pusat.
Kami siap menerima arahan dan masukan agar pelaksanaan ke depan berjalan sesuai tujuan, sekaligus menjadi pembelajaran bagi daerah dalam tahap uji coba ini,” katanya.
Sejalan dengan hal itu, perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Muhammad Nuh Al Azhar menjelaskan bahwa digitalisasi bansos merupakan bagian dari percepatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), khususnya pada sektor perlindungan sosial.
Menurutnya, implementasi dilakukan secara bertahap melalui uji coba di sejumlah daerah untuk memastikan kesiapan sistem sebelum di terapkan secara luas.
Dengan cakupan wilayah Indonesia yang luas, pendekatan piloting dinilai lebih efektif untuk meminimalkan kendala di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, skema digitalisasi bansos mencakup beberapa tahapan utama, mulai dari registrasi calon penerima berbasis data kependudukan, verifikasi kelayakan melalui integrasi data lintas kementerian/lembaga, hingga mekanisme penyaluran bantuan secara digital.
Integrasi data tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi kesalahan sasaran, baik inclusion error maupun exclusion error, sehingga bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Melalui koordinasi ini, pemerintah pusat dan daerah juga membahas kesiapan teknis, dukungan infrastruktur, serta peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan uji coba di Kabupaten Tegal.
Penguatan sinergi ini diharapkan tidak hanya memastikan kelancaran tahap uji coba, tetapi juga menjadi fondasi bagi penerapan digitalisasi bansos secara lebih luas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perlindungan sosial.(Fauzi/Hms)
