Surabaya — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah dugaan keracunan massal menimpa ratusan pelajar di Kota Surabaya, Senin (11/5/2026). Sedikitnya 200 siswa dari 12 sekolah dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, hingga pusing usai mengonsumsi menu MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan.
Para siswa langsung mendapat penanganan medis di Puskesmas Tembok Dukuh. Sebagian di antaranya sempat dirujuk ke rumah sakit, meski mayoritas dilaporkan dalam kondisi ringan.
Merespons kejadian tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur bergerak cepat dengan menutup sementara operasional SPPG Tembok Dukuh sambil menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan.
Langkah itu mendapat apresiasi dari anggota DPD RI Komite III asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Menurutnya, keputusan penutupan sementara merupakan langkah tepat sebagai bentuk kehati-hatian.
“Kita sama-sama menunggu hasil laboratorium. Namun sambil menunggu, langkah tegas memang harus dilakukan. Penutupan sementara SPPG ini sudah tepat,” ujar Lia.
Meski demikian, senator yang akrab disapa Ning Lia itu mengingatkan agar evaluasi tidak berhenti pada langkah kuratif semata.
“Dugaan keracunan akibat sajian MBG ini bukan pertama kali terjadi. Ini sudah beberapa kali muncul di sejumlah daerah. Karena itu yang lebih penting adalah langkah preventif. Kalau hanya menutup setelah kejadian, itu sifatnya kuratif,” tegasnya.
Menurut Lia, salah satu akar persoalan terletak pada target produksi yang terlalu besar tanpa mempertimbangkan kemampuan teknis penyedia layanan.
“Memasak 3.000 porsi itu bukan perkara mudah. Kalau penyedia tidak punya latar belakang usaha katering skala besar atau pengalaman memasak ribuan porsi, potensi kesalahan pengolahan sangat mungkin terjadi,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa standar higienitas dalam program MBG harus benar-benar dijaga, mengingat sasaran penerima merupakan kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.
Lia juga menyoroti pengakuan sejumlah siswa yang menyebut menu krengsengan memiliki rasa pahit sebelum dikonsumsi.
“Nah ini harus jadi evaluasi. Apakah sebelum makanan disajikan sudah dilakukan quality control dengan mencicipi setiap batch masakan? Kalau memasaknya bertahap untuk mencapai 3.000 porsi, maka tiap batch harus dicek. Jangan hanya batch pertama yang diuji, sisanya tidak,” katanya.
Lebih jauh, Lia mengungkapkan bahwa persoalan target produksi besar sebenarnya sudah pernah ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama BGN pada awal 2025 lalu.
“Waktu itu saya sudah mengingatkan agar target 3.000 porsi jangan dibuat saklek. Harus fleksibel, disesuaikan kemampuan riil SPPG. Karena skill mengolah makanan skala jumbo itu tidak semua orang punya, apalagi dilakukan setiap hari dengan tekanan waktu distribusi,” ungkapnya.
Menurutnya, penyesuaian kapasitas produksi justru akan membuat program MBG lebih aman dan berkelanjutan.
“Jangan memaksakan angka lalu mengorbankan kualitas. Kalau kemampuan aman di 1.500 atau 2.000 porsi, ya itu yang dijalankan. Keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
