Oleh Aceng Syamsul Hadie (ASH) Di republik yang semakin gemar mencampuradukkan simbol agama dengan panggung politik, seekor sapi ternyata dapat berubah fungsi menjadi instrumen pencitraan kekuasaan. Ketika Presiden Prabowo Subianto menyalurkan ribuan sapi kurban dengan anggaran APBN yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar, publik sejatinya tidak sedang menyaksikan sekadar ibadah Idul Adha. Publik sedang menyaksikan bagaimana negara perlahan mengubah uang rakyat menjadi dekorasi kesalehan politik.
Masalahnya sederhana, tetapi fundamental: sejak kapan penguasa boleh membungkus APBN sebagai ekspresi ketakwaan pribadi?
Dalam Islam, kurban adalah ibadah personal. Ia lahir dari pengorbanan individual, bukan dari fasilitas fiskal negara. Nabi Ibrahim tidak mengajukan proposal anggaran ke baitul mal ketika diuji Tuhan. Spirit kurban justru terletak pada kesediaan seseorang menyerahkan harta pribadinya demi kepatuhan spiritual. Karena itu, ketika sapi dibeli dari APBN lalu diumumkan sebagai “kurban presiden”, yang lahir bukan lagi sekadar ibadah, melainkan teater religius yang dibiayai pajak rakyat. Di titik inilah ironi modern Indonesia bekerja dengan sangat sempurna tetapi kocak.
Negara memungut pajak dari rokok, minuman keras, tempat hiburan, utang berbunga, bahkan berbagai instrumen ekonomi yang oleh sebagian ulama sendiri dipandang syubhat atau bermasalah secara syariat. Dana campuran itu masuk ke APBN, lalu sebagian dipoles menjadi simbol kesalehan kekuasaan.
Betapa ajaib republik ini: cukai alkohol dapat bermetamorfosis menjadi sapi kurban yang dipotret kamera televisi nasional. Lalu muncullah pembelaan klasik: APBN dianalogikan dengan baitul mal. Argumentasi ini terdengar religius, tetapi rapuh secara akademik.
Baitul mal dalam tradisi Islam klasik dibangun di atas sistem ekonomi syariah yang sangat berbeda dengan negara fiskal modern. Sumbernya berasal dari zakat, kharaj, fai’, pengelolaan aset umat, dan berbagai instrumen syar’i lainnya. Sedangkan APBN modern merupakan campuran pajak rakyat, utang negara, cukai, serta penerimaan dari berbagai sektor ekonomi yang tidak seluruhnya steril secara syariat.
Karena itu, menyamakan APBN dengan baitul mal tanpa membedah struktur ekonomi dan sumber pendapatannya adalah bentuk romantisme sejarah yang malas berpikir. Lebih problematik lagi, penggunaan APBN untuk simbol personal penguasa membuka pintu feodalisme anggaran. Negara demokrasi semestinya mampu membedakan secara tegas antara: program negara, bantuan sosial pemerintah, dan ibadah pribadi pejabat.
Jika itu bantuan negara, sebut saja bantuan negara. Jika itu program sosial pemerintah, katakan program pemerintah. Tetapi ketika bantuan APBN diberi wajah personal penguasa, negara sedang berjalan mundur menuju budaya patronase: rakyat diberi bantuan menggunakan uang mereka sendiri, lalu diminta berterima kasih kepada penguasa. Inilah bentuk paling halus dari populisme religius.
Yang lebih satir, sebagian elite tampak begitu khusyuk mengurus simbol kurban di tengah jutaan rakyat yang bahkan masih kesulitan membeli beras. Negara yang belum sepenuhnya mampu menyelesaikan pengangguran, ketimpangan agraria, korupsi, mahalnya pendidikan, dan krisis kesejahteraan, justru tampil percaya diri mempertontonkan sapi raksasa ke hadapan publik. Seolah-olah ukuran ketakwaan pemerintahan dapat dihitung dari berat badan sapi, bukan dari keadilan sosial.
Padahal dalam tradisi Islam, para penguasa besar justru takut menyentuh harta publik untuk kepentingan pribadi. Umar bin Khattab gemetar terhadap amanah baitul mal. Umar bin Abdul Aziz mematikan lampu negara ketika berbicara urusan keluarga. Hari ini, kita justru hidup di era ketika fasilitas negara dan citra pribadi bercampur tanpa rasa canggung.
Mungkin memang benar: di negeri ini, sapi tidak lagi sekadar hewan kurban. Ia telah naik kasta menjadi alat komunikasi politik. Dan rakyat kembali diminta bertepuk tangan, sambil membayar pajaknya tepat waktu. Hahaha… []**
**) penulis,
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)
