Gelombang demonstrasi mahasiswa kembali menggema di Ibu Kota. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan elemen masyarakat turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka terhadap berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan politik yang dinilai semakin membebani rakyat.
Aksi unjuk rasa digelar di sejumlah titik strategis Jakarta dan berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. Kawasan Monumen Nasional (Monas), Gedung DPR/MPR RI, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Tugu Tani, hingga Kementerian Keuangan menjadi pusat konsentrasi massa. Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, sebanyak 4.263 personel gabungan kepolisian disiagakan guna mengamankan jalannya demonstrasi.
Di tengah bergemuruhnya lautan mahasiswa, Universitas Trisakti melalui aksi bertajuk “Tritura Kembali” menggelorakan tiga tuntutan utama di depan Gedung DPR/MPR RI. Tiga tuntutan tersebut dinilai sebagai refleksi dari keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan arah kebijakan pemerintah saat ini.
Pulihkan Ekonomi dan Politik Nasional
Mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional. Mereka menuntut penurunan harga bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terciptanya stabilitas politik yang sehat dan kondusif. Menurut mereka, tingginya biaya hidup dan melemahnya daya beli masyarakat telah menjadi persoalan yang harus segera mendapatkan perhatian serius.
Berantas Inkompetensi Pejabat
Tuntutan kedua menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para pejabat negara. Mahasiswa menilai sejumlah program pemerintah memerlukan peninjauan ulang agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara. Mereka juga mendesak adanya perbaikan komunikasi publik pemerintah yang dinilai sering kali kurang mampu menjawab kegelisahan masyarakat.
Tegakkan Supremasi Sipil dan Evaluasi Program Pemerintah
Tuntutan ketiga menekankan pentingnya menjaga supremasi sipil dalam kehidupan bernegara. Selain itu, mahasiswa juga menyoroti sejumlah kebijakan publik yang dianggap perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Mahasiswa menilai bahwa setiap program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap kritik serta evaluasi.
Kembalinya jargon Tritura ke ruang publik seolah menjadi simbol bahwa mahasiswa kembali menempatkan diri sebagai kekuatan moral dan agen perubahan. Sejarah mencatat bahwa gerakan mahasiswa memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa, baik pada tahun 1966 maupun 1998. Namun, di era demokrasi saat ini, demonstrasi tidak semestinya dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang dijamin oleh konstitusi.
Terlepas dari perbedaan pandangan dan tuntutan yang berkembang, satu hal yang patut dijaga bersama adalah agar seluruh proses penyampaian aspirasi berlangsung secara damai, konstitusional, serta terbebas dari kepentingan-kepentingan yang dapat memecah belah persatuan bangsa.
Lautan mahasiswa yang menggema di Jakarta sesungguhnya bukan sekadar suara demonstrasi. Ia adalah cermin dari denyut demokrasi yang masih hidup. Sebab dalam negara yang demokratis, kritik dan aspirasi rakyat bukanlah ancaman bagi kekuasaan, melainkan pengingat bahwa kekuasaan pada hakikatnya harus selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.[]**
**) Penulis,
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM.
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)
