JAKARTA TARGETNEWS.ID Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Dr. H. Katamso SA, S.E., M.E. melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU., di Ruang Kerja Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026).
Audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja di daerah.
Dalam paparannya, Wakil Bupati menjelaskan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki potensi strategis yang didukung keunggulan sumber daya alam serta posisi geografis yang berhadapan langsung dengan jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Daerah ini juga memiliki dua Objek Vital Nasional (Obvitnas) sektor migas, yakni Betara Gas Plant yang dikelola PetroChina International Jabung Ltd. dan Akatara Gas Processing Facilities milik Jadestone Energy Lemang Pte. Ltd.
Selain menjadi salah satu sentra produksi kelapa, pinang, kelapa sawit, dan perikanan di Provinsi Jambi, Tanjung Jabung Barat juga memiliki potensi besar pada sektor perdagangan, jasa, transportasi, pelabuhan, UMKM, dan ekonomi kreatif yang terus berkembang.
Wabup Katamso menjelaskan, kondisi ketenagakerjaan daerah menunjukkan tren yang semakin baik. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2025 tercatat sebesar 3,12 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,20 persen. Produktivitas tenaga kerja mencapai Rp234,64 juta per pekerja, tertinggi di Provinsi Jambi, sementara perselisihan hubungan industrial menurun dari 25 kasus pada 2021 menjadi 7 kasus pada 2025.
Di sisi lain, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya dominasi angkatan kerja berpendidikan menengah ke bawah, tingginya pekerja sektor informal, serta keterbatasan sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja (BLK). Namun, bonus demografi dengan penduduk usia produktif mencapai 73,43 persen dinilai menjadi peluang besar yang harus dioptimalkan melalui peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kerja.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh pekerja, khususnya pekerja rentan dan masyarakat di sekitar perusahaan. Upaya tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Surat Edaran Bupati Nomor 500.15.14.2/507/NAKER/IV/2026 tentang Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Sekitar Perusahaan, serta Surat Dinas Tenaga Kerja Nomor 500.15.14.2/394/DISNAKER/VI/2026 tentang Dukungan dan Partisipasi Perusahaan dalam Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2026 mengalokasikan pembiayaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi 4.000 pekerja rentan, sekaligus mendorong perusahaan untuk memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja dan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.
Selain itu, pemerintah daerah terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), kerja sama dengan PPSDM Migas Kementerian ESDM dan 20 perusahaan dalam pemberdayaan tenaga kerja lokal, penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2026 sebesar Rp3.551.430—tertinggi kedua di Provinsi Jambi setelah Kota Jambi—serta menghadirkan berbagai inovasi pelayanan, seperti Disnaker Goes to Community, Two Days Coffee, dan Rumah Konsultasi Ketenagakerjaan Bersama.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan sejumlah usulan kepada Kementerian Ketenagakerjaan, antara lain peningkatan alokasi pelatihan kerja berbasis kompete
