TARGETNEWS.ID SAMPANG — Polemik rencana pembangunan atau rehabilitasi jembatan yang berada di wilayah Desa Dharma Tanjung dan Bandaran, Kabupaten Sampang, akhirnya mendapat perhatian langsung dari pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
Kepala BBPJN yang menangani wilayah Sampang, Pamekasan dan Sumenep, Zaim Zul, hadir di tengah-tengah warga untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat yang terdampak rencana pembangunan tersebut.
Rencana pembangunan itu sebelumnya menuai keberatan dari sejumlah warga. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pertemuan, jembatan tersebut direncanakan akan ditinggikan sekitar 2,6 meter, sementara ruas jalan di sekitar lokasi akan dilebarkan sekitar 8 meter di sisi kanan dan 8 meter di sisi kiri, dengan total panjang penanganan sekitar 160 meter.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa warga yang berpotensi terdampak menyampaikan keberatan dan kekhawatiran mereka. Warga meminta agar kondisi riil di lapangan, termasuk keberadaan rumah, tempat usaha serta aktivitas masyarakat, benar-benar menjadi pertimbangan sebelum pembangunan dilaksanakan.
Salah seorang warga terdampak menyampaikan bahwa masyarakat bukan menolak pembangunan infrastruktur, tetapi menginginkan adanya solusi yang tidak merugikan kehidupan warga.
“Kami mendukung pembangunan untuk kepentingan masyarakat, tetapi kami juga berharap pemerintah melihat kondisi kami di lapangan. Jangan sampai pembangunan justru membuat warga kehilangan tempat tinggal atau sumber penghasilan,” ujar Rizal salah warga desa dharma tanjung. ”
Menanggapi berbagai keberatan tersebut, Zaim Zul menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan.
Ia juga mengatakan akan membawa konsultan perencana untuk turun langsung ke lokasi guna melihat kondisi sebenarnya di lapangan.
“Kami akan evaluasi. Nanti konsultan perencana juga akan kami bawa turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil di lokasi. Dari situ kita akan mencari solusi yang terbaik,” kata Zaim Zul dalam pertemuan dengan warga.
Menurutnya, masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses evaluasi agar rencana pembangunan dapat dikaji kembali berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Pertemuan tersebut menjadi angin segar bagi warga Dharma Tanjung dan Bandaran yang selama ini menyuarakan kekhawatiran terhadap dampak rencana pembangunan.
Warga berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah bersama konsultan nantinya benar-benar menghasilkan solusi yang adil, sehingga kepentingan pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengorbankan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.
“Kami berharap setelah turun ke lapangan, pemerintah bisa melihat langsung kondisi kami dan menemukan solusi yang terbaik. Kami tidak ingin pembangunan berhenti, tetapi kami juga tidak ingin warga menjadi korban,” ungkap hasan warga desa bandaran.
Kini perhatian masyarakat tertuju pada langkah selanjutnya, yakni evaluasi teknis dan peninjauan langsung oleh konsultan perencana bersama pihak BBPJN. Hasil peninjauan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan solusi atas polemik rencana pembangunan jembatan tersebut.
