SURABAYA, Masyarakat meminta Kepolisian Daerah Jawa Timur meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pengemudi kendaraan barang, khususnya pickup L300 dan truk, yang beroperasi di sejumlah jalur padat di Jawa Timur.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya kekhawatiran masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan barang, termasuk kendaraan yang terguling maupun kehilangan kendali. Masyarakat meminta setiap kejadian tidak hanya dilihat sebagai kecelakaan biasa, tetapi juga diperiksa secara menyeluruh untuk mengetahui faktor penyebabnya.
Kapolda Jatim Irjen Pol. Drs. Nanang Avianto, M.Si. dan Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Rahmat Hakim, S.I.K., M.H., diharapkan menginstruksikan jajaran Polres dan Satlantas untuk meningkatkan kegiatan preventif serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Tes Urine Pengemudi Dinilai Penting
Salah satu tuntutan masyarakat adalah meningkatkan pemeriksaan terhadap kondisi pengemudi, termasuk tes urine apabila terdapat indikasi atau dalam kegiatan pemeriksaan yang memiliki dasar hukum.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui sinergi antara kepolisian dengan BNN Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait.
Masyarakat berharap kegiatan operasi gabungan tidak hanya menyasar kelengkapan surat kendaraan, tetapi juga memperhatikan kondisi fisik dan kesehatan pengemudi, kelayakan kendaraan, muatan, serta potensi pelanggaran lain yang dapat menjadi faktor kecelakaan.
Apabila hasil pemeriksaan resmi menunjukkan seorang pengemudi menggunakan narkotika atau zat terlarang, maka proses hukum harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dugaan Sopir Mengemudi Secara Berbahaya Harus Dibuktikan
Masyarakat juga menyoroti adanya dugaan pengemudi kendaraan besar yang mengendarai kendaraan secara tidak stabil atau melakukan manuver yang membahayakan pengguna jalan.
Namun, setiap dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan kepolisian. Rekaman video, keterangan saksi, pemeriksaan kendaraan, olah tempat kejadian perkara, hasil pemeriksaan medis maupun tes laboratorium dapat menjadi bagian dari proses pembuktian sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
Tidak semua kecelakaan kendaraan barang dapat langsung dikaitkan dengan penggunaan narkoba. Faktor lain seperti kelelahan, mengantuk, kecepatan, kondisi rem dan ban, kelebihan muatan, kondisi jalan, hingga faktor teknis kendaraan juga perlu diperiksa.
Pengendara Motor yang Merekam Truk Juga Perlu Diawasi
Selain pengemudi truk, masyarakat meminta kepolisian memberikan perhatian terhadap pengendara sepeda motor yang diduga mengikuti kendaraan besar dari belakang sambil merekam menggunakan telepon seluler.
Jika aktivitas tersebut dilakukan sambil mengabaikan keselamatan dan mengganggu konsentrasi berkendara, aparat dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
Pengguna jalan seharusnya tidak menjadikan dokumentasi atau perekaman video sebagai alasan untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Penindakan Harus Berdasarkan Bukti
Masyarakat meminta aparat tidak melakukan penindakan secara tebang pilih. Kendaraan barang dari berbagai daerah yang melintas di wilayah Jawa Timur harus mendapatkan pengawasan berdasarkan aturan yang sama.
Apabila ditemukan pelanggaran, proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.
Sebaliknya, apabila seorang pengemudi tidak terbukti melakukan pelanggaran atau menggunakan narkotika, maka tidak boleh diberi stigma hanya berdasarkan dugaan atau informasi yang belum terverifikasi.
Masyarakat juga berharap operasi keselamatan lalu lintas dapat dilakukan secara berkesinambungan, terutama pada jalur dengan aktivitas kendaraan barang yang tinggi, termasuk kawasan Surabaya dan jalur menuju Madura maupun antarkota lainnya.
Keselamatan Publik Menjadi Prioritas
Pengawasan terhadap pengemudi kendaraan barang pada akhirnya bukan semata-mata persoalan penindakan. Tujuan utamanya adalah mencegah jatuhnya korban di jalan raya.
Karena itu, masyarakat mendorong Polri bersama BNN dan instansi terkait memperkuat pemeriksaan terhadap pengemudi, kendaraan, dan muatan secara terukur serta sesuai prosedur hukum.
Apabila terbukti terjadi pelanggaran pidana, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Namun, setiap tindakan kepolisian tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah, alat bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Polri untuk masyarakat. Polri peduli keselamatan masyarakat. Jawa Timur bersama melawan penyalahgunaan narkoba dan mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, serta berkeselamatan. (RED)
