TARGETNEWS.ID TULUNGAGUNG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung bersama Kodim 0807/Tulungagung memperkuat sinergi untuk mengatasi persoalan ketersediaan lahan dalam pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Upaya tersebut menjadi bagian dari percepatan pembangunan gerai koperasi di desa dan kelurahan yang hingga kini belum memiliki fasilitas KDKMP. Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah pemanfaatan aset milik Pemkab Tulungagung yang berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.
Dandim 0807/Tulungagung Letkol Arh Hanny Galih Satrio mengatakan, persoalan lahan masih menjadi salah satu hambatan utama dalam merealisasikan pembangunan KDKMP secara menyeluruh.
Dari total 271 desa dan kelurahan di Kabupaten Tulungagung, sebanyak 140 desa disebut telah menyelesaikan pembangunan gerai. Sementara 117 desa dan 14 kelurahan lainnya masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan lahan yang memenuhi persyaratan.
“Mayoritas masalahnya adalah ketersediaan lahan. Saat ini ada sekitar 50 titik lahan calon KDKMP yang sedang kita upayakan ketersediaannya. Dari jumlah itu, sekitar 40 desa/kelurahan calon lokasinya berada di area Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sehingga diperlukan proses dan regulasi lebih lanjut agar bisa dimanfaatkan,” ujar Hanny, Senin (5/10/2026).
Selain mengupayakan pemanfaatan aset daerah yang masuk kawasan LSD, Kodim 0807/Tulungagung juga tengah memproses pengajuan penggunaan lahan milik Perhutani untuk 12 titik calon lokasi pembangunan gerai KDKMP.
Menurut Hanny, koordinasi dengan Pemkab Tulungagung terus dilakukan untuk mencari solusi atas persoalan tersebut, sehingga pembangunan fasilitas koperasi dapat berjalan tanpa mengabaikan aspek legalitas dan ketentuan tata ruang.
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan Pemkab berkomitmen mendukung percepatan pembangunan KDKMP di seluruh wilayah. Ia mengakui persoalan regulasi menjadi salah satu tantangan yang perlu diselesaikan secara hati-hati.
“Kabupaten Tulungagung terkadang terkendala oleh regulasi. Dengan adanya sinergi dan bantuan dari TNI, prosesnya diharapkan bisa berjalan lebih lancar. Kami akan berupaya maksimal mencari solusi hukum dan administrasi agar lahan Pemkab berstatus LSD ini bisa digunakan secara legal untuk percepatan pembangunan gerai KDKMP,” kata Ahmad Baharudin.
Pemkab Tulungagung berharap penyelesaian persoalan lahan dapat membuka jalan bagi desa dan kelurahan yang belum memiliki gerai KDKMP. Keberadaan koperasi tersebut diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan usaha dan pelayanan ekonomi di tingkat desa maupun kelurahan.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan TNI, percepatan pembangunan KDKMP diharapkan dapat dilakukan secara terukur, tetap memenuhi ketentuan hukum, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tulungagung.
Singgih
