Home / HUKUM / PERISTIWA

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 01:07 WIB

Ketua YLBH SKR Pasuruan Diduga Pakai Gelar Advokat Palsu untuk Gaet Klien

foto: Ilustrasi atribut profesi advokat dan gelar akademik yang dipersoalkan. Gambar bersifat ilustratif, bukan foto asli pihak yang diberitakan.

foto: Ilustrasi atribut profesi advokat dan gelar akademik yang dipersoalkan. Gambar bersifat ilustratif, bukan foto asli pihak yang diberitakan.

TARGETNEWS.ID PASURUAN — Legalitas penggunaan gelar akademik dan atribut profesi hukum oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sarana Keadilan Rakyat (YLBH SKR) berinisial KH menjadi persoalan yang dipertanyakan oleh pihak internal yayasan. KH diduga menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.) serta atribut advokat untuk membangun kepercayaan masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.

Dugaan tersebut mencuat setelah pendiri YLBH SKR menyampaikan keberatan atas tindakan yang dituduhkan kepada KH. Menurut pihak pendiri, penggunaan identitas akademik dan profesi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya berpotensi menyesatkan masyarakat, khususnya mereka yang sedang mencari pendampingan dalam menghadapi persoalan hukum.

Pihak pendiri yayasan juga menyatakan telah mengumpulkan sejumlah bukti yang dinilai berkaitan dengan dugaan tersebut. Bukti-bukti itu disebut dapat menjadi bahan untuk menelusuri apakah penggunaan gelar dan atribut profesi yang dipersoalkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persoalan ini menjadi perhatian karena profesi advokat memiliki persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi. Kejelasan status pendidikan serta legalitas profesi menjadi aspek penting untuk memastikan masyarakat memperoleh layanan hukum dari pihak yang memiliki kualifikasi sesuai aturan.

Di sisi lain, dugaan yang diarahkan kepada KH tidak dapat serta-merta dianggap sebagai fakta yang telah terbukti. Diperlukan pemeriksaan dokumen, konfirmasi kepada lembaga atau instansi terkait, serta klarifikasi langsung dari pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan gambaran yang utuh.

Dalam bahan pemberitaan yang menjadi dasar penyusunan naskah ini, belum tercantum penjelasan lengkap dari KH mengenai tuduhan tersebut. Belum ada pula keterangan mengenai hasil pemeriksaan resmi oleh instansi berwenang yang dapat memastikan kebenaran dugaan penggunaan gelar dan atribut advokat tersebut.

Oleh karena itu, persoalan ini perlu ditindaklanjuti secara objektif dengan mengedepankan bukti dan prosedur hukum. Jika ditemukan adanya pelanggaran, penanganannya harus diserahkan kepada pihak berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Redaksi tetap membuka ruang bagi KH untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab atas informasi yang diberitakan. Langkah tersebut penting agar pemberitaan berimbang dan masyarakat memperoleh informasi berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Dugaan Kekerasan Seksual Bupati Kupang | Aceng Syamsul Hadie (ASH): Jabatan Publik Bukan Kekebalan Hukum, Lindungi Korban dan Usut Tuntas!

BERITA UTAMA

Jelang Pilkades Serentak, Polres Blitar Kota Gelar Latihan Sispamkota

BERITA UTAMA

Panen 320 Kg Melon, Lapas Warungkiara Bagikan Hasilnya kepada Warga Binaan dan Masyarakat

BERITA UTAMA

Enam Petugas Rutan Surabaya Raih Penghargaan Usai Gagalkan Penyelundupan Narkoba

BERITA UTAMA

Kapolri Perintahkan Kabareskrim dan Kapolda Sikat Calo Tenaga Kerja

BERITA UTAMA

Ijazah Atas Nama Joko Widodo Telah Diuji Puslabfor Polri Secara Prosedural

BERITA UTAMA

Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Ungkap 12 Kasus Narkoba, 15 Tersangka Diamankan, Empat Residivis

BERITA UTAMA

Aceng Syamsul Hadie (ASH): Calon Wapres Pengganti Gibran Menjadi Alarm Penentu Arah Peta Politik Tahun 2029