Di Hadapan Ksatria Airlangga, Ning Lia Tekankan Politik Harus Berbasis Gagasan dan Solusi
Ning Lia di Unair: Jangan Jauhi Politik, Mahasiswa Harus Berani Mengawal Kebijakan
DPD Goes to School di Unair, Ning Lia Dorong Mahasiswa Jadi Penggerak Demokrasi Konstruktif
Ning Lia Ajak Ksatria Airlangga Tak Apatis terhadap Politik: Kritik Harus Melahirkan Solusi
SURABAYA – Politik bukan semata-mata urusan partai atau perebutan kekuasaan. Di dalamnya, ada ruang bagi gagasan, kepedulian, dan keberanian generasi muda untuk ikut menentukan arah masa depan bangsa.
Pesan itulah yang disampaikan anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, saat berdialog dengan mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) dalam kegiatan DPD Goes to School bertema Mengenal Lebih Dekat DPD RI: Rumah Perjuangan Daerah dan Masa Depan Demokrasi Indonesia.
Di hadapan mahasiswa yang dikenal sebagai Ksatria Airlangga, Ning Lia, sapaan akrab Lia Istifhama, mengingatkan bahwa sikap kritis perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Generasi muda tidak seharusnya menjauh dari politik, tetapi juga tidak cukup berhenti pada kritik tanpa menawarkan jalan keluar.
“Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita hidup di negara demokrasi di mana aktivitas politik akan selalu ada. Kuncinya adalah bagaimana generasi muda mau mencintai dan terlibat dalam politik dengan gagasan yang bersifat konstruktif, bukan destruktif,” ujar Lia.
Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam kehidupan politik tidak harus diwujudkan dengan bergabung ke partai politik atau mengikuti kontestasi pemilu. Kontribusi dapat dimulai dari lingkungan kampus, melalui kajian akademis, penyampaian aspirasi, diskusi publik, hingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam demokrasi, kritik tetap dibutuhkan sebagai bagian dari kontrol terhadap kekuasaan. Namun, kritik akan lebih bermakna apabila dibangun berdasarkan data, analisis yang kuat, serta disertai tawaran solusi yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Dengan cara tersebut, mahasiswa tidak sekadar menjadi penonton dinamika politik. Mereka dapat mengambil bagian dalam mendorong perbaikan kebijakan sekaligus menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berpijak pada kepentingan publik.
Politik Membutuhkan Integritas, Bukan Sekadar Retorika
Alumni Universitas Airlangga itu juga menekankan pentingnya strategi, keadilan, orientasi kebangsaan, dan integritas dalam kehidupan politik. Keempat nilai tersebut dirangkumnya melalui konsep Strategy, Equity, Nation, dan Integrity.
“Kita membutuhkan strategi yang matang, keadilan otonomi daerah, serta orientasi jangka panjang demi keberlanjutan bangsa. Yang tak kalah penting adalah integritas. Kita butuh pembuktian kerja nyata, bukan sekadar retorika,” tegasnya.
Bagi Ning Lia, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemilu, tetapi juga oleh tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances antarlembaga negara harus berjalan secara konstruktif agar kekuasaan tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat.
Pengawasan, lanjutnya, tidak semestinya hanya berorientasi pada pencarian kekurangan. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mengidentifikasi capaian, mengurai persoalan, hingga merumuskan langkah perbaikan.
Dalam konteks ini, kampus memiliki posisi strategis sebagai ruang tumbuhnya pemikiran objektif dan berbasis pengetahuan. Lingkungan akademis diharapkan mampu melahirkan gagasan yang tidak berhenti sebagai wacana, tetapi turut memberi jawaban atas persoalan masyarakat.
DPD RI dan Aspirasi Daerah
Dalam forum tersebut, Ning Lia turut mengenalkan peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga perwakilan yang membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional.
Menurutnya, suara masyarakat dari berbagai wilayah perlu memperoleh ruang dalam pembahasan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia berharap mahasiswa tidak ragu menyampaikan pandangan kritis mengenai persoalan daerah. Perspektif generasi muda dan kalangan akademisi dinilai penting untuk memperkaya pertimbangan dalam penyusunan kebijakan publik.
“Aspirasi dan masukan kritis dari kalangan mahasiswa sangat kami butuhkan untuk mengawal kebijakan otonomi daerah serta perimbangan keuangan yang berkeadilan,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa hubungan antara kampus dan lembaga perwakilan tidak seharusnya berhenti pada kegiatan seremonial. Dialog perlu menjadi pintu bagi pertukaran gagasan yang berkelanjutan, sehingga persoalan di daerah dapat dipahami dari sudut pandang masyarakat yang lebih luas.
Kampus sebagai Ruang Belajar Demokrasi
Wakil Rektor Unair Bidang Ekosistem Entrepreneurial dan Pengembangan Bisnis, Prof. Dr. Koko Srimulyo, Drs., M.Si., menilai pengenalan lembaga negara kepada mahasiswa penting untuk membangun pemahaman politik dan kesadaran berdemokrasi.
Ia mendorong mahasiswa memanfaatkan ruang dialog untuk bertanya, belajar, serta memahami mekanisme kerja lembaga negara sebagai bekal dalam menentukan bentuk pengabdian di masa depan.
“Mahasiswa perlu belajar memahami bagaimana lembaga negara bekerja, berani bertanya, dan mendalami proses politik yang berjalan. Kelak, saudara akan memilih ruang pengabdian masing-masing dan berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Koko.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Prof. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., menjelaskan posisi DPD RI dalam sistem bikameral asimetris di Indonesia.
Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memiliki peran dalam memperjuangkan kepentingan wilayah. Meski demikian, kewenangan legislasinya masih menjadi bagian dari diskusi mengenai penguatan sistem perwakilan nasional.
Menurut Radian, penguatan agregasi kepentingan daerah menjadi penting, khususnya dalam pembahasan kebijakan yang menyangkut hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan nasional perlu mempertimbangkan keragaman kebutuhan setiap wilayah agar pembangunan dapat berlangsung lebih merata.
Dari perspektif komunikasi politik, akademisi dan pakar komunikasi politik Departemen Ilmu Komunikasi Unair, Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si., mengingatkan bahwa politik memiliki cakupan lebih luas daripada partai politik dan pemilihan umum.
Politik juga merupakan proses menghimpun aspirasi masyarakat, memperjuangkannya, dan menerjemahkannya menjadi kebijakan publik.
Suko mengibaratkan hubungan mahasiswa dengan DPD RI seperti “jodoh yang belum dikenalkan”. Keduanya memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia, tetapi masih membutuhkan ruang komunikasi yang lebih intensif.
“Mahasiswa dan DPD RI itu seperti jodoh yang belum dikenalkan. Sebenarnya dekat di hati, karena sama-sama memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia, tetapi masih jauh dalam komunikasi. Karena itu, ruang pertemuan seperti ini penting agar mahasiswa lebih mengenal DPD RI dan memahami bagaimana aspirasi daerah diperjuangkan di tingkat nasional,” tuturnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Kemahasiswaan DPD RI, Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si.
Melalui dialog tersebut, mahasiswa diharapkan semakin memahami bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi yang lebih luas dari sekadar menggunakan hak pilih. Keberanian menyampaikan aspirasi, ketajaman membaca persoalan, serta kesediaan menawarkan solusi merupakan bagian penting dari kontribusi generasi muda bagi bangsa.
Sebab, politik yang sehat tidak hanya membutuhkan suara yang lantang, tetapi juga gagasan yang terukur, integritas yang terjaga, dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
(Anil)
