NASIONAL – Wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, menuai kritik serius. Pemerhati sosial politik dan kebijakan publik, Aceng Syamsul Hadie (ASH) mendesak pemerintah menghentikan wacana relokasi sebelum tersedia kajian ilmiah independen yang membuktikan kelayakan habitat baru serta menjamin keselamatan satwa langka tersebut.
ASH menilai, persoalan ini tidak boleh diperlakukan sebagai proyek pemindahan satwa biasa. Badak Jawa merupakan spesies yang sangat terancam punah dan seluruh populasi liarnya terkonsentrasi di Ujung Kulon. Kehilangan satu individu saja merupakan kerugian serius bagi keberlangsungan spesies.
Sorotan publik bermula dari pernyataan Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto, dalam forum COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026). Hashim mengemukakan ancaman gempa, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebagai alasan perlunya memindahkan sebagian badak Jawa ke Alas Purwo. Bahkan, gagasan tersebut ditawarkan kepada calon investor internasional melalui skema pendanaan konservasi.
“Pertanyaannya, mengapa gagasan relokasi sudah ditawarkan kepada investor, sementara kelayakan ekologis lokasi tujuan dan keselamatan satwa masih membutuhkan kajian? Jangan sampai pembiayaan dan ambisi proyek mendahului kepentingan konservasi,” tegas ASH.
Menurut ASH, terdapat sedikitnya lima persoalan mendasar:
Pertama, perbedaan karakteristik habitat. Ujung Kulon memiliki ekosistem hutan hujan tropis yang lembap, sedangkan kesesuaian kondisi ekologis Alas Purwo, termasuk vegetasi, ketersediaan pakan, air, kubangan, dan mikroklimat, harus dibuktikan melalui penelitian komprehensif. Status sebagai taman nasional tidak otomatis menjadikan suatu kawasan cocok bagi badak Jawa.
Kedua, risiko translokasi. Kematian badak Musofa pada November 2025 setelah dipindahkan ke JRSCA di dalam kawasan Ujung Kulon menjadi pelajaran penting. Kementerian Kehutanan menyebut hasil nekropsi menemukan penyakit kronis bawaan. Meskipun kematiannya tidak terbukti disebabkan proses pemindahan, kasus tersebut memperlihatkan kompleksitas dan risiko pengelolaan kesehatan badak.
Ketiga, penolakan daerah. Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah dan Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi menyampaikan keberatan. Badak Jawa bukan hanya kekayaan hayati, tetapi juga ikon dan identitas ekologis masyarakat Banten.
Keempat, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menolak wacana pemindahan atau relokasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, dan meminta habitat alaminya dijaga dari eksploitasi. KDM menilai relokasi justru berisiko mengancam keselamatan badak Jawa, seperti memicu stres, penularan penyakit, dan kesulitan beradaptasi di lingkungan baru. KDM menegaskan bahwa Ujung Kulon merupakan habitat asli badak Jawa sehingga kelestariannya harus dijaga di tempat tersebut. KDM meminta agar izin pertambangan baru tidak dikeluarkan dan aktivitas tambang yang sudah berjalan di sekitar kawasan tersebut dihentikan.
Kelima, WALHI menyoroti dugaan kemungkinan keterkaitan wacana relokasi dengan kepentingan pertambangan emas di sekitar Ujung Kulon. Namun, dugaan tersebut belum terkonfirmasi dan masih membutuhkan investigasi. Pemerintah wajib memberikan penjelasan transparan agar tidak berkembang kecurigaan publik.
Dari Aspek Hukum dan Politik
ASH mengingatkan bahwa UU Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024 menegaskan tanggung jawab negara dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Karena itu, kebijakan pemindahan harus tunduk pada prinsip kehati-hatian, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pertanggungjawaban publik.
ASH mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kehutanan agar tidak membiarkan gagasan yang belum teruji berkembang menjadi keputusan politik.
“Jangan korbankan keselamatan badak Jawa atas nama mitigasi bencana, pendanaan internasional, ataupun kepentingan proyek. Kalau habitat asli masih dapat diperkuat, mengapa pemindahan justru menjadi gagasan yang ditawarkan lebih dahulu?”
ASH menegaskan, pembangunan habitat kedua sebagai strategi konservasi jangka panjang dapat dikaji. Namun, penetapan Alas Purwo sebagai lokasi relokasi harus menunggu penelitian independen, keterbukaan pendanaan, konsultasi publik, dan jaminan keselamatan satwa.
“Kami meminta STOP wacana relokasi sebelum kajian ilmiah tuntas. Jangan sampai kebijakan yang mengatasnamakan penyelamatan justru menjadi awal ancaman baru bagi kepunahan badak Jawa. Negara wajib melindungi kehidupan, bukan mempertaruhkan spesies yang tidak tergantikan,” pungkasnya.
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi










