Berbagai pemberitaan terkait penonaktifan 58 ribu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah (Pemkab) Brebes Per 1 November 2023 muncul di media masa. Menanggapi hal tersebut, Pemkab Brebes memastikan tetap berkomitmen kuat dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Brebes terutama bagi masyarakat tidak mampu.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Ineke Tri Sulistyowati MKes, di ruang kerjanya, Jumat (12/1/2024).
Ineke menjelaskan, salah satu komitmen tersebut ditunjukkan dengan penambahan alokasi kepesertaan PBPU Pemda dari tahun ke tahun secara bertahap. Kepesertaan JKN di Kabupaten Brebes telah mencapai >95% pada Desember 2022 sehingga berhak menyandang status Universal Health Coverage (UHC).
Dengan status UHC, Pemerintah Kabupaten Brebes mendapatkan keistimewaan skema non cut off. Status tersebut memberikan kemudahan bagi masyrakat yhang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, dapat dialihkan menjadi peserta aktif PBPU Pemda. Pengalihan tersebut di hari yang sama dengan hari pengusulan, tanpa harus menunggu 14 hari.
Selanjutnya, pada 2023 Pemerintah Kabupaten Brebes telah menganggarkan sebesar Rp41.548.044.640,- untuk pembiayaan iuran JKN. Sedangkan 2024, Pemerintah Kabupaten Brebes telah menambah alokasi anggaran untuk pembiayaan iuran JKN menjadi Rp47.966.248.888,-.
Ineke mengungkapkan, Per 1 Januari 2024 capaian UHC Kabupaten Brebes telah mencapai 101,08% sehingga Pemerintah Kabupaten Brebes masih mendapatkan keistimewaan skema non cut off.
“Peserta PBPU Pemda yang dinonaktifakan dan sedang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat diaktifkan kembali melalui skema UHC non cut off ini,” pungkasnya.
Pemkab Brebes, optimis bahwa dengan dukungan dan komitmen semua pihak, program JKN di Kabupaten Brebes dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat Brebes. (Fauzi)
