Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes menggelar peningkatan kapasitas kelompok kerja (Pokja) agar penyusunan usulan pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) terintegrasi. Kegiatan dibuka Sekda Brebes Djoko Gunawan MT, di King Royal Hotel Brebes, Selasa (28/5/2024).
“Pemerintah wajib hadir dan berperan dalam menyediakan serta memberikan kemudahan dan bantuan PKP bagi masyarakat. Saudara-saudara sekalian memiliki peran sangat strategis dalam penyelenggaraan PKP,” ucap Sekda.
Djoko Gunawan mengatakan, masih banyak persoalan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang harus dibenahi, dari persoalan data sampai isu strategis pembangunan bidang perumahan yang meliputi RTLH, Backlog, Relokasi akibat bencana, kawasan kumuh dan pengentasan kemiskinan ekstrim melalui pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
“Tetapi dengan semangat kerja keras, kolaborasi, dan komitmen yang tinggi, saya yakin kita mampu menghadirkan solusi-solusi yang inovatif dan tepat guna bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan peningkatan kapasitas, lanjut Djoko Gunawan, tidak hanya memperkaya kemampuan teknis, tetapi juga meningkatkan kualitas analisis, perencanaan dan implementasi program yang lebih efektif dan efisien. Apalagi dalam kesempatan ini diluncurkan sebuah instrumen yang dapat membantu mempermudah perencanaan integratif dalam bentuk Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Terintegrasi berbasis Web Geographyc Infrmation System.
“Marilah kita semua untuk terus belajar, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan membuka diri terhadap ilmu serta praktik-praktik baru dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman,” ajaknya.
Djoko Gunawan berharap, Pokja PKP dapat lebih efektif dalam mengintegrasikan program-program perumahan dengan aspek sosial ekonomi, memastikan bahwa setiap proyek tidak hanya memberikan hunian yang layak tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
Kepala Baperlitbangda Brebes Apriyanto Sudarmoko menyampaikan, dinamika pembangunan yang semakin kompleks, kelembagaan menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran dan keberlanjutan pembangunan PKP. Dalam konteks ini, kelembagaan seperti Pokja dan Forum PKP memegang peranan penting sebagai representasi kehadiran pemerintah dan masyarakat dalam mengelola serta mengawal pembangunan PKP.
“Peran kelembagaan Pokja dan Forum PKP tidak hanya sebatas sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” ucapnya.
Apriyanto mengatakan, peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi suatu langkah strategis dalam memastikan bahwa pembangunan PKP berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan sektor PKP merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan daerah.
“PKP mencerminkan berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam skala yang lebih kecil tetapi mencakup berbagai elemen penting yang ada dalam masyarakat luas,” tuturnya.
Lanjut Apriyanto, peserta peningkatan kapasitas berjumlah 45 orang, tujuan kegiatan untuk memperkuat kemampuan dan kualitas kerja dari lembaga Pokja dan Forum, Perencana dan Peneliti dalam mengelola, mengawal, dan melaksanakan penyelenggaraan pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman di Kabupaten Brebes secara terintegrasi.
Narasumber kegiatan ini terdiri dari unsur pemerintah baik pusat maupun provinsi dan akademisi, diantaranya Central Collaboration Management Unit (CCMU) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasiona, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III Kementerian PUPR, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Kementerian PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
Adapun program kerja Pokja PKP yang telah direncanakan yakni: 1. Pengusulan DAK Integrasi Tematik PPKT (Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu) Tahun Anggaran 2025. 2. Penyelesaian Dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman). 3. Workshop Penyelenggaraan PKP oleh Forum PKP. 4. Pelatihan dan Penyusunan Dokumen Penilaian Kesehatan Lingkungan EHRA (Environmental Health Risk Assassment). 5. Pemutakhiran Dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten). 6. Reviu Dokumen RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum). 7. Penyiapan data dukung Kabupaten Kota Sehat dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).
Penulis: fauzi
