Blitar – Pemerintah Kota Blitar bersama jajaran Forkopimda mengikuti Zoom Meeting Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Se-Indonesia Tahun 2025, Sabtu (30/8/2025). Kegiatan yang dipusatkan di Balai Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar ini dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai unsur pemerintah dan masyarakat.
Acara dimulai dengan penjualan sembako murah untuk masyarakat sekitar, dilanjutkan dengan video conference bersama pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, dan Menteri Pertanian menyampaikan arahan strategis terkait pengendalian harga pangan, distribusi beras melalui Bulog, hingga target swasembada pangan empat tahun ke depan.
Walikota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I, menyampaikan bahwa GPM merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mendukung program nasional menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan. “Dengan adanya GPM ini, kita harapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil, terutama beras, minyak, dan gula, sehingga masyarakat kecil bisa terbantu,” ujarnya.
Sementara itu, Dandim 0808/Blitar Letkol Inf Hendra Sukmana, M.Han menegaskan komitmen TNI untuk selalu hadir mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. “TNI siap mendukung penuh, baik melalui pendampingan petani, pengawasan distribusi beras Bulog, maupun membantu kelancaran kegiatan pasar murah di lapangan. Sinergi ini penting agar masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” ungkap Dandim.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Koperasi Kota Blitar, Juyanito, menilai pelibatan koperasi dalam GPM menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar murah hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Melalui koperasi, distribusi bahan pokok bisa lebih merata. Selain menjaga harga tetap terjangkau, ini juga menjadi peluang pemberdayaan koperasi dan UMKM di sektor pangan,” jelasnya.
Kegiatan Zoom Meeting GPM Serentak Se-Indonesia ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.1/4780/SJ tanggal 28 Agustus 2025. Program ini dilaksanakan secara serentak di 7.285 kecamatan seluruh Indonesia sebagai upaya menekan inflasi, menjaga stabilitas harga, serta memberdayakan petani dengan harga jual yang layak.
Pelaksanaan di Kota Blitar berlangsung lancar dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Pemerintah pusat berharap gerakan ini menjadi langkah nyata dalam meringankan beban rakyat dan menjaga ketahanan pangan nasional (Dim0808).
