SIDOARJO TargetNews.ID Rabu 25/02/2026 Atmosfer di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo memanas hari ini. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Sidoarjo kembali mendatangi rumah rakyat untuk menagih piutang janji politik. Mereka datang dengan tuntutan konkret realisasi kesepakatan tertulis terkait mediasi islah antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yang dinilai jalan di tempat. Rabu, 25/2/26.
Kedatangan aliansi ini dipicu oleh mandeknya poin krusial dalam pertemuan sebelumnya, yakni kehadiran Bupati dan Wakil Bupati dalam satu meja. DPRD Sidoarjo, yang sebelumnya menyatakan sanggup menjadi jembatan (mediator), kini dituding “kehilangan taring” dalam menyatukan dua pimpinan tertinggi di Kota Udang tersebut.
Dalam aksinya, massa membawa tiga poin tuntutan utama yang ditujukan kepada pimpinan legislatif, Menuntut pimpinan DPRD untuk menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati secara fisik guna menyelesaikan disharmonisasi, Aliansi menilai ketidakharmonisan pimpinan daerah berdampak langsung pada stagnansi kebijakan publik dan penurunan kualitas pelayanan masyarakat.
Mempertanyakan marwah DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jika memanggil pimpinan daerah saja gagal, maka fungsi kontrol legislatif dianggap lumpuh.
”Kami datang bukan untuk sekadar bertamu, tapi menagih janji. DPRD sudah sepakat menjadi mediator agar terjadi islah. Jangan biarkan rakyat hanya jadi penonton konflik internal pimpinan yang tak kunjung usai,” tegas Bramada selaku Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, di sela-sela aksi.
Menanggapi tekanan massa, Sekretaris DPRD (Sekwan) Sidoarjo Hari Sucahyono memberikan keterangan terkait langkah teknis yang tengah diambil. Berdasarkan informasi terbaru, pihak sekretariat telah berkoordinasi untuk memastikan agenda mediasi tersebut tidak kembali molor.
Sekwan menyatakan bahwa untuk agenda pemanggilan Bupati dan Wakil Bupati, kepastiannya telah dijadwalkan pada esok hari. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas desakan masyarakat yang menginginkan kejelasan status mediasi.
Konflik dingin di pucuk pimpinan Sidoarjo memang telah menjadi rahasia umum. Namun bagi Aliansi Peduli Sidoarjo, islah bukan sekadar formalitas bersalaman atau seremoni belaka, melainkan prasyarat mutlak agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.
Jika DPRD kembali gagal mendatangkan kedua tokoh tersebut besok, maka marwah lembaga legislatif sebagai representasi rakyat benar-benar dipertaruhkan.
Publik kini menunggu apakah DPRD Sidoarjo mampu membuktikan fungsinya sebagai mediator ulung, atau justru terjebak dalam pusaran janji manis tanpa realisasi? (Antok)
