SURABAYA – Praktik pungutan liar (pungli) yang mengakar di berbagai lembaga pendidikan negeri di Jawa Timur kembali menjadi sorotan publik, setelah ditemukan indikasi pelanggaran di SMA Negeri 1 Kebomas, Gresik. Berbagai modus tindak pidana korupsi mulai dari pungutan atas sumbangan, iuran SPP, iuran gedung, hingga penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) diduga terjadi secara terstruktur dalam beberapa tahun terakhir, dengan bukti-bukti yang terus terkumpul dari hasil investigasi yang dilakukan.
Pernyataan ini muncul setelah ditemukan beberapa kasus yang melibatkan sekolah-sekolah negeri di berbagai daerah di Jawa Timur, di mana masyarakat khususnya orang tua siswa dipaksa untuk membayar biaya-biaya yang tidak tercantum dalam peraturan resmi. SMA Negeri 1 Kebomas yang terletak di Kabupaten Gresik menjadi salah satu contoh kasus yang tengah menjadi titik fokus, mengingat adanya laporan dari sejumlah orang tua siswa yang merasa terbebani dengan beban biaya yang tidak jelas sumber dan penggunaannya.
“Beberapa tahun ini kita mendapati pola yang sama di berbagai sekolah negeri di Jawa Timur. Modusnya beragam, mulai dari menyebutkan nama biaya yang tidak ada dasar hukumnya, hingga memaksakan pembelian buku-buku tertentu dengan harga yang jauh lebih tinggi dari pasar,” ujar salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya dalam investigasi terkait kasus ini.
Menurut informasi yang diperoleh, praktik pungli di sektor pendidikan tidak hanya merugikan keuangan orang tua siswa, tetapi juga mengganggu akses pendidikan yang seharusnya layak dan terjamin secara adil. Banyak orang tua yang memiliki ekonomi lemah terpaksa mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terduga, bahkan ada sebagian yang terpaksa menarik anaknya dari sekolah karena tidak mampu memenuhi berbagai tuntutan biaya yang tidak jelas.
Dalam konteks ini, peran Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Jawa Timur menjadi sorotan utama. Banyak pihak yang menilai bahwa kinerja pengawasan dari dinas terkait belum maksimal dalam menangkal dan memberantas praktik pungli yang marak terjadi. Seharusnya, institusi yang bertugas mengelola dan mengawasi dunia pendidikan di tingkat provinsi mampu mendeteksi dini serta menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang terjadi di bawah naungannya.
“Kita tidak bisa tinggal diam melihat pendidikan negeri yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kualitas hidup masyarakat justru menjadi ladang bagi praktik korupsi dan pungli. Peran Kadisdik Provinsi Jawa Timur harus lebih proaktif, melakukan pengawasan secara berkala, dan tidak segan untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan transparan,” tegas seorang aktivis pendidikan yang fokus pada isu keadilan dalam akses pendidikan.
Saat ini, hasil investigasi masih terus dilakukan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti yang kuat terkait kasus-kasus pungli di berbagai sekolah negeri di Jawa Timur, termasuk SMA Negeri 1 Kebomas. Harapannya, dengan adanya penindakan yang tegas dan tuntas, praktik buruk ini dapat dihentikan sehingga pendidikan negeri kembali menjadi tempat yang aman, layak, dan terbebas dari berbagai bentuk eksploitasi keuangan.
Selain itu, penting juga bagi masyarakat untuk aktif berperan dalam memantau dan melaporkan setiap indikasi praktik pungli yang terjadi di sekitarnya. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan diharapkan dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan siswa serta kemajuan bangsa.
(Samsul)
