Surabaya – Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah kondisi ruang fiskal negara yang semakin terbatas.
Menurut Ning Lia, program MBG merupakan kebijakan yang sangat mulia dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada akurasi penerima manfaat, khususnya bagi kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terbawah.
“Program makan bergizi gratis atau MBG sebenarnya program super mulia, tapi jika tepat sasaran. Dalam hal ini, penerima manfaat jangan lepas dari desil 1, 2, 3, kecuali instrumen-instrumen perekonomian negara kita sangat stabil,” ujar Lia.
Ia menjelaskan, apabila kondisi kesejahteraan nasional telah menunjukkan stabilitas—seperti tersedianya layanan kesehatan gratis secara merata serta ekosistem UMKM yang kuat dan kompetitif—maka perluasan cakupan program MBG dapat dipertimbangkan.
“Sebagai contoh, fasilitas kesehatan dalam kategori financial freedom alias berobat gratis, serta ekosistem UMKM tumbuh dengan daya saing nasional. Jika itu terjadi, maka pemerataan MBG tentunya bisa dimaksimalkan kembali,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ning Lia mengingatkan bahwa pemberian manfaat kepada kelompok masyarakat yang sudah tergolong sejahtera berpotensi mengurangi efektivitas program. Bahkan, ia menilai ada kemungkinan program tersebut tidak relevan bagi kelompok ekonomi mapan.
“Karena sekali lagi, MBG sangat bagus. Hanya saja jika penerima manfaat dari desil yang masuk kategori sejahtera, maka kita tentu bisa mencoba rasionalisasi, apakah program ini benar-benar bermanfaat bagi mereka. Jangan-jangan mereka tidak tertarik karena tidak sesuai preferensi makanan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari upaya konstruktif untuk meningkatkan kualitas program publik.
“Intinya, program pemerintah apapun itu tentu positif, dan kita sebagai bagian dari masyarakat seyogyanya memberikan masukan progresif. Jangan sampai kebijakan yang baik justru tidak optimal karena ketidaktepatan sasaran,” ucapnya.
Pernyataan Lia Istifhama ini menjadi pengingat penting bahwa kebijakan sosial, khususnya program MBG, harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di tengah keterbatasan anggaran negara.
ANIL
