Surabaya – Polemik rencana pengembangan kawasan Pasar Puspa Agro kembali memanas. Lembaga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Ketua Pansus BUMD DPRD Jatim yang dinilai tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan publik.
Ketua MAKI Jatim, Heru, menyebut pernyataan yang menyebut adanya potensi rekomendasi penutupan Puspa Agro sebagai sesuatu yang “ngawur” dan bertolak belakang dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, sejak 2024, kawasan Puspa Agro telah masuk dalam pembahasan strategis untuk dikembangkan menjadi kawasan berikat yang terintegrasi dengan sistem logistik ekspor-impor di Jawa Timur.
“Pernyataan itu tidak jelas dasar dan ukurannya. Padahal rencana menjadikan Puspa Agro sebagai kawasan berikat sudah digagas jauh sebelum Pansus ini terbentuk,” ujar Heru.
Ia menjelaskan, pengembangan kawasan tersebut merupakan bagian dari konsep besar “Gerbang Baru Nusantara” yang diusung Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam skema ini, sekitar 25 hingga 30 persen arus truk kontainer dari pelabuhan direncanakan dialihkan ke Puspa Agro untuk mendukung distribusi logistik dan perdagangan skala besar.
Tak hanya itu, kerja sama operasional (KSO) juga disebut telah dijalin dengan sejumlah pihak, termasuk Badan Karantina Indonesia (Barantin) serta potensi keterlibatan investor internasional, termasuk dari sektor perbankan global.
BUMD Jawa Timur, PT Jatim Grha Utama (JGU), juga dikabarkan tengah menjajaki kerja sama investasi dengan mitra dari Malaysia guna mendukung percepatan realisasi kawasan berikat tersebut.
Bahkan, rencana soft opening kawasan bertajuk “Gerbang Baru Nusantara” di Puspa Agro disebut-sebut akan digelar pada 7 Mei 2026.
Dengan berbagai perkembangan tersebut, Heru menilai wacana penutupan Puspa Agro sebagai rekomendasi Pansus justru terkesan kontradiktif dan tidak sinkron dengan arah kebijakan eksekutif.
“Ini jadi seperti parodi. Di satu sisi pemerintah mendorong pengembangan besar, di sisi lain muncul wacana penutupan. Sangat tidak nyambung,” katanya.
MAKI Jatim juga menyoroti kinerja Pansus BUMD DPRD Jatim yang dinilai belum menunjukkan hasil konkret meski telah menggunakan anggaran negara. Mereka menegaskan akan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran tersebut.
Sebagai bentuk protes, MAKI Jatim bersama elemen masyarakat dan mahasiswa berencana menggelar aksi demonstrasi besar di kantor DPRD Jawa Timur. Aksi tersebut akan dikemas dengan konsep “Pengadilan Rakyat” sebagai simbol evaluasi publik terhadap kinerja wakil rakyat.
Selain itu, MAKI Jatim juga mengaku tengah menelusuri informasi terkait dugaan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh oknum Pansus kepada BUMD. Saat ini, tim litbang dan investigasi MAKI masih melakukan pendalaman untuk memastikan validitas data sebelum mengambil langkah lanjutan.
“Jika ditemukan indikasi pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk membawa ini ke ranah hukum, termasuk gugatan atas dugaan penyampaian informasi publik yang tidak benar,” tegas Heru.
Polemik ini diperkirakan akan terus berkembang seiring rencana aksi massa dan upaya investigasi yang dilakukan berbagai pihak.
Anil
