Surabaya — Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyambut hangat kebijakan pemerintah yang membatasi potongan komisi aplikator ojek online (ojol) maksimal 8 persen melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.
Bagi Lia, kebijakan ini bukan sekadar angka, melainkan bentuk perhatian nyata negara terhadap keseharian para pengemudi ojol yang selama ini bekerja keras di jalan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
“Ini kabar baik yang sudah lama dinantikan. Para pengemudi akhirnya mendapat ruang yang lebih adil untuk menikmati hasil kerja mereka,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).
Ia mengungkapkan, selama ini banyak driver yang menyampaikan keluh kesah kepadanya—mulai dari besarnya potongan tarif hingga biaya operasional yang terus meningkat. Dalam berbagai pertemuan, Lia merasakan langsung bagaimana para pengemudi berjuang menjaga penghasilan di tengah tuntutan pekerjaan yang tidak ringan.
Karena itu, ia menilai kebijakan ini menjadi titik terang yang membawa harapan baru, terutama bagi para pekerja sektor informal yang kerap berada di posisi rentan.
Namun demikian, Lia mengingatkan bahwa kebijakan yang baik harus diiringi dengan pengawasan yang konsisten. Ia berharap pemerintah memastikan aturan ini benar-benar diterapkan oleh seluruh perusahaan aplikator tanpa pengecualian.
“Jangan sampai kebijakan ini hanya terasa di atas kertas. Para pengemudi harus benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Dengan batas maksimal potongan 8 persen, para pengemudi kini berpeluang memperoleh hingga 92 persen dari biaya perjalanan. Bagi Lia, hal ini bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga tentang menghadirkan rasa keadilan dan penghargaan atas kerja keras para driver ojol di seluruh Indonesia.
