BALI – Dinamika demokrasi Indonesia di tengah derasnya arus informasi digital menjadi perhatian serius anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok Badan Pengkajian MPR RI yang digelar di Bali, Jumat (19/6/2026), Lia menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri yang berlandaskan Pancasila dan semangat musyawarah.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Yasonna H. Laoly, I Dewa Gede Palguna, I G.N. Kesuma Kelakan, Endang Setyawati Tohari, Saadiah Uluputty, Guntur Sasono, Denty Eka Widi Pratiwi, serta para akademisi dan pemerhati demokrasi.
Diskusi berfokus pada implementasi demokrasi dan konstitusi pascareformasi dalam menghadapi perubahan sosial, politik, serta perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.
Dalam pemaparannya, perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menilai demokrasi Indonesia memiliki karakter yang unik dibanding negara lain. Menurutnya, demokrasi nasional tidak hanya bertumpu pada mekanisme elektoral, tetapi juga tumbuh dari budaya musyawarah yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.
“Politik modern menunjukkan bahwa kedaulatan bukanlah konsep statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan perubahan struktur sosial,” ujar Lia.
Ia menegaskan, budaya musyawarah yang hidup di berbagai daerah merupakan modal sosial yang sangat penting untuk menjaga demokrasi tetap sehat, inklusif, dan mampu merangkul keberagaman. Namun, di sisi lain, era digital menghadirkan tantangan baru yang tidak bisa diabaikan.
Menurut Lia, keterbukaan informasi dan perkembangan media digital telah melahirkan generasi yang semakin kritis terhadap kebijakan publik. Kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk memperkuat kualitas demokrasi, tetapi juga membutuhkan kesiapan masyarakat dalam menyaring informasi serta memahami proses politik secara lebih mendalam.
“Generasi muda saat ini memiliki akses informasi yang luas. Ini menjadi peluang besar untuk membangun demokrasi yang semakin matang dan berkualitas,” katanya.
Karena itu, Lia mendorong penguatan literasi politik sebagai agenda penting dalam pembangunan demokrasi ke depan. Bahkan, ia mengusulkan agar pendidikan politik diperkenalkan sejak usia sekolah, termasuk di tingkat SMP, guna menumbuhkan kesadaran bernegara sekaligus mencegah munculnya sikap apatis terhadap proses demokrasi.
Selain membahas partisipasi politik, forum juga menyoroti implementasi konstitusi dalam pengelolaan sumber daya alam. Yasonna H. Laoly menegaskan pentingnya pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan alam Indonesia benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
“Pengelolaan kekayaan alam harus benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Yasonna.
Pandangan tersebut diperkuat I Dewa Gede Palguna yang menilai negara tidak harus mengelola seluruh sumber daya secara langsung, namun wajib memastikan regulasi berjalan efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
“Negara harus memastikan regulasi berjalan efektif agar pemanfaatan sumber daya alam benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” jelas Palguna.
Para peserta FGD juga sepakat bahwa demokrasi Indonesia kini memasuki fase baru. Perubahan perilaku pemilih, derasnya arus informasi digital, hingga perkembangan teknologi komunikasi menuntut sistem demokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, penguatan literasi politik, pendidikan kewarganegaraan, dan budaya dialog dinilai menjadi kunci agar demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural melalui pemilu, tetapi juga mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa.
Melalui forum di Bali tersebut, MPR RI berupaya menghimpun berbagai pandangan dari akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Bagi Lia Istifhama, tantangan demokrasi masa depan tidak lagi sebatas soal partisipasi pemilih, melainkan bagaimana menciptakan masyarakat yang kritis, melek politik, dan mampu memanfaatkan ruang digital secara bertanggung jawab demi menjaga kedaulatan rakyat di era informasi.
(Anil)
