TARGETNEWS.ID JAKARTA – Pemerintah mulai melakukan berbagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi lebih awal. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, yang menilai kesiapan sejak dini akan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.
Menurut Senator Jawa Timur yang akrab disapa Ning Lia itu, perencanaan yang matang akan memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyempurnakan berbagai aspek penyelenggaraan haji, mulai dari pembiayaan hingga layanan di Tanah Suci.
“Persiapan yang matang sejak dini ini menjadi langkah positif. Insyaallah ke depan layanan haji akan semakin nyaman, aman, dan berkualitas bagi seluruh jemaah Indonesia,” ujar Lia Istifhama.
Keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut juga mengapresiasi komitmen pemerintah yang sejak awal telah menyiapkan peningkatan kualitas layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga pelayanan kesehatan selama jemaah berada di Arab Saudi.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPR RI, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar penyelenggaraan ibadah haji semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
“Saya melihat pemerintah benar-benar serius mempersiapkan penyelenggaraan haji 2027. Tahapan strategis sudah mulai disusun, mulai dari timeline pelaksanaan, skema pembiayaan, hingga berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji,” katanya.
Ning Lia juga menilai skema pembiayaan yang sedang disiapkan pemerintah berpotensi menjaga keterjangkauan biaya yang harus dibayar jemaah tanpa mengurangi mutu pelayanan yang diberikan.
Sebelumnya, Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menjelaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi telah dimulai lebih awal agar seluruh tahapan dapat menyesuaikan jadwal yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi telah dimulai sejak saat ini, termasuk penyusunan timeline tahapan dan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sudah kami serahkan ke DPR RI,” ujar Kurnia dalam konferensi pers di Jakarta.
Pemerintah mengusulkan komposisi pembiayaan haji tetap menggunakan skema 60 persen dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh BPKH dan 40 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan oleh jemaah. Skema tersebut dinilai penting untuk menjaga agar biaya haji tetap terjangkau di tengah meningkatnya biaya layanan di Arab Saudi.
Selain pembiayaan, pemerintah juga mempercepat penyelesaian sejumlah agenda strategis, di antaranya penguatan pemeriksaan kesehatan (istithaah), percepatan negosiasi layanan dengan penyedia (syarikah), serta penyempurnaan tata kelola pelayanan di Tanah Suci.
Kurnia menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan calon jemaah akan diperkuat untuk memastikan seluruh peserta ibadah haji benar-benar siap secara fisik sehingga dapat menekan angka kesakitan maupun kematian selama pelaksanaan ibadah.
Dengan berbagai persiapan yang dilakukan sejak dini tersebut, pemerintah menargetkan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dapat berlangsung lebih optimal, tertib, aman, serta memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada seluruh jemaah Indonesia.
(Anil)
