TARGETNEWS.ID NASIONAL – Pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebaliknya, peristiwa ini menjadi sinyal kuat bahwa program yang sejak awal digadang-gadang sebagai kebijakan unggulan nasional memerlukan evaluasi secara menyeluruh dan objektif.
Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi siapa yang akan memimpin BGN, melainkan apakah Program MBG masih layak dipertahankan setelah berbagai persoalan yang terus berulang dan semakin menggerus kepercayaan publik.
Sorotan masyarakat semakin tajam karena pengunduran diri tersebut terjadi di tengah proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola Program MBG oleh Kejaksaan Agung. Dalam proses hukum yang sedang berjalan, muncul keterangan saksi yang menyebut adanya inisial NSD yang diduga memberikan arahan terkait perubahan nama yayasan dan dugaan pengadaan fiktif. Seluruh dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui proses hukum yang adil serta berdasarkan alat bukti yang sah.
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional), Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM., menilai pengunduran diri Kepala BGN tidak dapat dipisahkan dari semakin terbukanya berbagai persoalan yang membelit Program MBG.
Menurutnya, publik telah menyaksikan beragam dugaan penyimpangan, mulai dari dugaan keterlibatan oknum pejabat, oknum aparat, praktik mark-up pengadaan, dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dugaan ribuan SPPG fiktif, hingga masih terus terjadinya kasus keracunan makanan yang menimpa para penerima manfaat di berbagai daerah.
> “Kepala BGN mundur. Maka sudah saatnya Program MBG dihentikan karena terlalu banyak persoalan yang memalukan negara dan telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah,” tegas Aceng Syamsul Hadie, yang akrab disapa ASH.
ASH mengingatkan bahwa MBG lahir dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Tidak ada pihak yang menolak cita-cita tersebut. Namun, dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), niat baik saja tidak cukup.
Sebuah program negara harus dinilai berdasarkan keamanan pelaksanaannya, efektivitas manfaatnya, akuntabilitas pengelolaan anggarannya, serta tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika keempat aspek tersebut terus dipertanyakan, pemerintah wajib berani melakukan koreksi, bahkan apabila diperlukan menghentikan program tersebut.
Menurut ASH, pengunduran diri Kepala BGN justru memperkuat dugaan bahwa persoalan MBG bukan sekadar masalah teknis di lapangan.
> “Pergantian pimpinan tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila akar masalahnya berada pada tata kelola, sistem pengawasan, mekanisme pengadaan, serta pelaksanaan program secara keseluruhan. Rakyat tidak membutuhkan pergantian figur semata, tetapi membutuhkan kepastian bahwa negara mampu memperbaiki kesalahan dan bertanggung jawab atas penggunaan uang rakyat dalam jumlah yang sangat besar,” ujarnya.
ASH juga menyoroti berbagai insiden keamanan pangan yang berulang kali terjadi dalam pelaksanaan MBG. Anak-anak yang seharusnya memperoleh makanan bergizi justru menjadi korban akibat sistem yang dinilai belum sepenuhnya siap.
Di sisi lain, berbagai dugaan penyimpangan dalam pengadaan, distribusi, hingga pengelolaan SPPG terus menjadi perhatian publik. Walaupun seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku, derasnya sorotan masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap Program MBG telah mengalami penurunan yang cukup serius.
Lebih lanjut, ASH menilai kondisi tersebut semakin ironis karena Program MBG menyerap anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Setiap rupiah yang digunakan berasal dari pajak rakyat sehingga pemerintah berkewajiban memastikan bahwa anggaran tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang nyata.
> “Pengunduran diri Kepala BGN seharusnya menjadi momentum untuk mengambil keputusan yang berani. Pemerintah tidak boleh terjebak pada upaya menyelamatkan citra sebuah program apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan mendasar yang belum mampu diperbaiki. Keselamatan anak-anak Indonesia jauh lebih penting daripada mempertahankan program yang terus menuai kontroversi,” katanya.
Karena itu, ASH mendorong pemerintah mempertimbangkan moratorium, bahkan penghentian total Program MBG apabila hasil evaluasi independen menunjukkan bahwa tata kelola program belum mampu menjamin keamanan penerima manfaat, efektivitas pelaksanaan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Selama proses evaluasi berlangsung, anggaran yang tersedia dinilai dapat dialihkan untuk memperkuat layanan gizi berbasis puskesmas, meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, memberdayakan petani lokal, serta memperluas bantuan pangan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurut ASH, negara yang kuat bukanlah negara yang mempertahankan sebuah kebijakan semata-mata demi menjaga gengsi politik.
“Negara yang kuat adalah negara yang berani mengakui kekurangan, menghentikan program yang terbukti bermasalah, memperbaiki sistemnya, lalu menghadirkan kebijakan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, ASH menekankan bahwa pengunduran diri Kepala BGN harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh, membuka hasil evaluasi kepada publik, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan setiap dugaan penyimpangan diproses sesuai ketentuan hukum.
> “Rakyat tidak membutuhkan proyek yang terus menjadi sumber kontroversi. Rakyat membutuhkan kebijakan yang aman, bersih, efektif, transparan, dan benar-benar membawa manfaat. Itulah ukuran keberhasilan pemerintahan yang bertanggung jawab,” pungkasnya.
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi
