JAKARTA | TARGETNEWS.ID — Perubahan teknologi dan dinamika ekonomi dunia menjadi tantangan baru bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., mendorong para pekerja untuk terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan beradaptasi agar tetap mampu bersaing di tengah perubahan tersebut.
Pesan itu disampaikan Kapolri saat menghadiri sekaligus menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Rakernas KSBSI tahun ini mengangkat tema “Membangun Daya Saing Buruh Indonesia di Tengah Perubahan Regulasi Ekonomi Global.” Menurut Kapolri, tema tersebut relevan dengan kondisi dunia kerja yang terus mengalami transformasi.
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), robotik hingga internet of things (IoT) telah mengubah berbagai pola kerja dan kebutuhan industri. Kondisi itu dinilai perlu diantisipasi bersama agar pekerja Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu mengambil peran dalam sektor-sektor baru yang tumbuh akibat perkembangan tersebut.
“Bagaimana kita semua siap untuk menghadapi hal tersebut, sehingga walaupun ada perkembangan teknologi, namun tetap buruh sebagai jantung utama dari perjalanan industri dan perkembangan industri hilirisasi ke depan,” ujar Sigit.
Kapolri menyebut tenaga kerja merupakan bagian penting dalam menopang perekonomian nasional. Di tengah berbagai tekanan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap positif tidak terlepas dari kontribusi para pekerja di berbagai sektor.
Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kebutuhan utama. Kapolri menilai pekerja Indonesia harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan, termasuk pada sektor-sektor strategis yang berkembang melalui program hilirisasi.
Ia juga menyoroti pentingnya transfer pengetahuan dari industri kepada tenaga kerja. Dengan peningkatan keterampilan dan pengalaman tersebut, pekerja diharapkan tidak hanya mengisi posisi pada level dasar dan menengah, tetapi juga mampu berkembang hingga menduduki jabatan strategis dan manajerial.
“Transfer knowledge menjadi penting, kemampuan kita untuk beradaptasi menjadi penting, sehingga kita siap untuk kemudian menghadapi perkembangan hilirisasi dan kemajuan ekonomi Indonesia ke depan,” tuturnya.
Di sisi regulasi, Kapolri menyinggung proses pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Ia berharap pembahasan tersebut dapat menjadi ruang dialog antara pemerintah, DPR, pengusaha dan serikat pekerja untuk menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan sekaligus memberikan perlindungan terhadap pekerja.
Kapolri juga memberikan apresiasi terhadap komunikasi yang terbangun antara kalangan buruh dan pengusaha. Menurutnya, dialog dan kerja sama menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
“Kita lihat pengusaha dan teman-teman buruh bisa duduk bersama untuk menyusun suatu rencana ke depan, untuk bisa maju bersama-sama. Ini tentunya adalah nuansa yang kita harapkan menjadi nuansa yang membawa harapan bagi kita semua,” ungkapnya.
Selain persoalan kompetensi dan regulasi, perlindungan terhadap pekerja juga menjadi perhatian Polri. Kapolri menegaskan keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai salah satu bentuk komitmen institusi dalam memberikan pelayanan terhadap pekerja, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan industrial.
Desk tersebut diharapkan dapat menjadi sarana penyelesaian dan penanganan persoalan yang berkaitan dengan hubungan industrial serta memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai persoalan yang dapat mengganggu hak dan kepentingan mereka.
“Ini menjadi amanah bagi kami semua untuk betul-betul bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan terhadap rekan-rekan buruh, khususnya terkait dengan masalah-masalah industrial,” kata Sigit.
Kapolri pun mengajak serikat pekerja dan seluruh elemen buruh untuk terus membangun komunikasi konstruktif. Aspirasi, menurutnya, tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi, namun harus disampaikan secara tertib dan bertanggung jawab.
Ia mengapresiasi sikap elemen buruh yang sebelumnya berencana menyampaikan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Cipta Kerja namun kemudian memilih mengurungkan rencana tersebut.
“Tunjukkan bahwa walaupun rekan-rekan memiliki kekuatan besar, rekan-rekan mampu dan tertib,” tegasnya.
Rakernas KSBSI 2026 kemudian resmi ditutup Kapolri. Forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda konsolidasi organisasi, tetapi menjadi momentum memperkuat kesiapan buruh Indonesia menghadapi perubahan teknologi, perkembangan industri, regulasi ketenagakerjaan serta persaingan ekonomi global.
