SURABAYA — Menilai kondisi ekonomi sebuah keluarga tidak selalu sesederhana melihat rumah yang ditempati atau barang yang dimiliki. Di balik kondisi fisik sebuah rumah, bisa terdapat cerita tentang warisan, utang, hingga keterbatasan penghasilan yang tidak terlihat dari luar.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, saat menyoroti penggunaan indikator desil dalam memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Menurut Lia, kepemilikan barang maupun kondisi tempat tinggal belum tentu secara otomatis menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang. Sebuah rumah yang tampak cukup baik, misalnya, belum tentu menjadi aset produktif bagi keluarga yang menempatinya.
“Sebetulnya kekayaan itu tidak bisa diukur hanya dengan barang. Tidak semua orang yang menempati rumah itu belum tentu miliknya. Bisa saja rumah warisan, tetapi rumah warisan tersebut meninggalkan utang dan bukan merupakan rumah yang layak huni,” ujar Lia.
Bagi Lia, kondisi semacam itu menunjukkan bahwa realitas kehidupan masyarakat jauh lebih kompleks dibandingkan sekadar data yang terlihat secara fisik.
Karena itu, ia menilai indikator dalam menentukan desil perlu melihat kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh. Setiap keluarga memiliki latar belakang dan persoalan yang berbeda, sehingga penggunaan satu indikator secara seragam berpotensi belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya.
“Intinya, indikator desil harus lebih holistik dan tidak bisa disamaratakan,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi lingkungan tempat tinggal sebagai salah satu aspek yang dapat diperhitungkan. Akses terhadap air bersih, misalnya, dapat memberikan gambaran tertentu mengenai kondisi lingkungan masyarakat.
Namun, Lia mengingatkan bahwa indikator tersebut tetap perlu dibaca bersama faktor lainnya. Sebab, keberadaan fasilitas tertentu di sebuah lingkungan belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh keluarga yang tinggal di dalamnya memiliki kemampuan ekonomi yang sama.
“Kalau kita bicara seseorang tinggal di pemukiman dengan air bersih yang memadai, itu memang bisa menjadi salah satu indikator. Tetapi tentu tidak bisa menjadi satu-satunya ukuran untuk menyimpulkan kondisi ekonomi seseorang,” katanya.
Menurutnya, pemutakhiran data dan penentuan desil idealnya mampu menangkap kondisi riil masyarakat. Data tidak hanya perlu melihat apa yang tampak dari luar, tetapi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga secara lebih utuh.
Persoalan tersebut, lanjut Lia, juga berkaitan dengan bagaimana sebuah kebijakan negara diterjemahkan hingga ke tingkat pelaksanaan. Ia mengibaratkan hubungan antara kebijakan umum dan aturan teknis seperti Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dalam sebuah organisasi.
“Kalau kita bicara suatu organisasi, AD itu bersifat umum, sedangkan ART bersifat operasional. Begitu juga kalau ada kebijakan negara, pasti ada turunannya,” jelasnya.
Menurut Lia, aturan turunan diperlukan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara teknis dengan tetap mempertimbangkan keragaman kondisi masyarakat di lapangan.
Ia berharap sistem desil tidak berhenti sebagai klasifikasi administratif semata. Lebih dari itu, pemetaan tersebut diharapkan benar-benar mampu menghadirkan gambaran kondisi sosial ekonomi warga secara objektif, menyeluruh, dan sesuai dengan kenyataan kehidupan mereka.
Sebab, di balik satu angka desil, terdapat keluarga dengan cerita dan kondisi yang berbeda-beda. Karena itu, akurasi data menjadi penting agar kebijakan yang lahir dari data tersebut benar-benar dapat menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
(Anil)
