Home / HUKUM / KRIMINAL

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 00:04 WIB

Setelah Perjalanan Panjang, Gugatan Sengketa Tanah Hj. Aisyah Ditolak Pengadilan

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama (Ning Lia), saat menyampaikan keterangan terkait perjalanan sengketa tanah keluarga Hj. Aisyah dalam konferensi pers di Surabaya, Jumat (2/10/2026).

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama (Ning Lia), saat menyampaikan keterangan terkait perjalanan sengketa tanah keluarga Hj. Aisyah dalam konferensi pers di Surabaya, Jumat (2/10/2026).

SURABAYA – Perjuangan keluarga Hj. Aisyah mempertahankan tanah dan bangunan seluas 321 meter persegi di Jemur Wonosari akhirnya memasuki babak penting. Pengadilan menolak gugatan atas aset yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1989/Jemur Wonosari atas nama Hj. Aisyah.

Putusan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Surabaya, Jumat (2/10/2026), setelah proses persidangan perkara itu berakhir. Bagi keluarga Hj. Aisyah, keputusan ini menjadi titik penting setelah bertahun-tahun menghadapi persoalan hukum atas aset yang turut berada di lingkungan pondok pesantren.

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mengatakan perjuangan tersebut telah berlangsung sebelum dirinya menjadi senator. Ia mengaku baru mengetahui persoalan yang dihadapi orang tuanya setelah menerima surat pada 2022, ketika ayahnya telah meninggal dunia.

“Anak saya waktu itu bilang, ‘Mama, ada surat buat Mama.’ Saya baca dan saya kaget. Dari situ akhirnya saya mengetahui ternyata ada persoalan yang selama ini tidak pernah saya ketahui,” kata Lia, yang akrab disapa Ning Lia.

Menurut Lia, keluarganya semula memahami transaksi yang terjadi sebagai pinjam-meminjam atau dana talangan. Namun, dalam perkembangannya, muncul dokumen yang kemudian menjadi bagian dari sengketa hukum. Keluarganya pun harus menempuh proses persidangan untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

Ia menilai pengalaman itu menunjukkan bahwa memperjuangkan hak melalui jalur hukum membutuhkan waktu, pendampingan, dan pembuktian yang cermat. Setiap perkara, kata dia, harus diuji berdasarkan dokumen, keterangan saksi, serta alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan.

“Untuk mencapai sebuah kemenangan kebenaran ternyata prosesnya tidak mudah,” ujarnya.

Lia menegaskan, putusan tersebut tidak membuatnya menyimpulkan bahwa sistem peradilan atau aparat penegak hukum tidak adil. Menurutnya, proses hukum memiliki mekanisme pembuktian yang harus dihormati dan dijalani oleh para pihak.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim kuasa hukum dan media yang telah mengawal serta memberitakan perkara tersebut. Keterbukaan informasi, menurutnya, dapat membantu masyarakat memahami proses hukum dan mendorong mereka memperjuangkan hak melalui jalur yang sah.

“Tidak mungkin kita bergerak sendiri. Kita membutuhkan pendampingan hukum, informasi, dan keberanian masyarakat untuk menyampaikan apa yang dialaminya,” pungkasnya.

(Anil)

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Utang Rp300 Jutaan, Aset Rp3 Miliar Terancam, Ning Lia Soroti Mafia Dana Talangan

BERITA UTAMA

Oknum Polisi di Sampang, Diduga Gelapkan Dokumen Kendaraan dan Uang Milik Warga

BERITA UTAMA

Polres Tanjung Perak Bongkar Peredaran Sabu di Sukolilo, UY Ditangkap dengan BB 15,59 Gram, Pemasok Diburu

BERITA UTAMA

Dugaan Pelepasan Tersangka Penggelapan Mobil Rental Tuai Sorotan, Profesionalitas Polsek Bubutan Surabaya Dipertanyakan! Bungkam

BERITA UTAMA

Badak Jawa Mau Pindah Rumah? Senator Lia Istifhama ingatkan Pentingnya Kajian Ekologi Menyeluruh

BERITA UTAMA

Senator Lia Istifhama Dibikin Takjub, Ilmuwan Cilik Sabilillah Malang Pamer Inovasi Keren di EDUFAIR 2026

BERITA UTAMA

Dodik Firmansyah Tegaskan Komitmen LPK-JKI Kawal Hak Konsumen dan Persoalan Hukum

BERITA UTAMA

Tukang Tambal Ban di Tandes Jadi Tersangka Dugaan Pencabulan Anak 12 Tahun