JAKARTA – Kabar penguatan ekonomi dan ketahanan pangan dari tingkat desa dan kelurahan mendapat perhatian Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Ia mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang terus mendorong koordinasi lintas sektor agar kebijakan pangan semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat.
Politisi yang akrab disapa Ning Lia itu menyebut, salah satu langkah yang patut diapresiasi adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu simpul pelayanan ekonomi masyarakat, termasuk dalam mempermudah akses terhadap kebutuhan pertanian dan berbagai dukungan pemerintah.
Ning Lia menyampaikan, dari target pengembangan gerai KDKMP secara nasional, sebanyak 26 ribu gerai disebut telah siap beroperasi pada Oktober 2026, sementara secara keseluruhan terdapat target 40 ribu gerai yang akan diluncurkan secara bertahap.
Apresiasi itu disampaikan Lia saat bertemu Zulkifli Hasan di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Senin (5/10/2026).
“Sektor pangan memiliki posisi strategis karena menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai pemangku kepentingan,” tutur Lia.
Menurut alumni FISIP Universitas Airlangga tersebut, apresiasi kepada Zulhas tidak sekadar ditujukan kepada sosok menteri, melainkan juga menjadi bentuk dukungan terhadap ikhtiar pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai koordinasi yang dilakukan Kemenko Pangan menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan sektor pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga menjaga stabilitas harga.
“Koordinasi yang baik dari jajaran Menko Pangan menghasilkan hasil positif dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Terbukti pendirian KDKMP semakin masif di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur,” kata Lia.
Bagi Lia, keberadaan koperasi di tingkat desa dan kelurahan memiliki arti penting karena masyarakat tidak hanya membutuhkan kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi juga akses yang lebih dekat terhadap berbagai kebutuhan ekonomi sehari-hari.
Dalam pertemuan tersebut, Lia juga menyoroti pentingnya nilai amanah dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan.
Menurutnya, jabatan publik bukan sekadar kedudukan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sekaligus kepada Tuhan.
Nilai tersebut, kata Lia, sejalan dengan keteladanan Rasulullah SAW yang menempatkan sifat siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah sebagai bagian penting dalam kepemimpinan.
“Nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama ketika pemerintah menghadapi persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketahanan pangan tidak semata-mata berbicara tentang angka produksi, distribusi, maupun stabilitas harga.
Lebih jauh, ketahanan pangan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan pangan secara layak.
“Karena itu, kepemimpinan yang berlandaskan amanah menjadi penting agar setiap kebijakan benar-benar diarahkan pada kemaslahatan masyarakat,” imbuh Lia.
Dalam konteks tersebut, nilai amanah dapat diwujudkan melalui kebijakan yang memastikan ketersediaan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, memperkuat produksi dalam negeri, serta memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai senator asal Jawa Timur, Lia juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
Menurutnya, aspirasi daerah perlu terus mendapatkan ruang dalam penyusunan kebijakan pangan nasional karena setiap wilayah memiliki karakteristik, potensi, sekaligus tantangan yang berbeda.
Jawa Timur, kata Lia, memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penopang produksi pangan nasional. Karena itu, penguatan sektor pertanian, kesejahteraan petani, distribusi hasil pertanian, hingga ketahanan pangan daerah perlu terus mendapatkan perhatian.
Ia berharap komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin diperkuat sehingga kebijakan pangan tidak hanya menghasilkan capaian secara makro, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani dan masyarakat.
Pertemuan dengan Zulhas tersebut sekaligus menjadi momentum bagi Lia untuk mengingatkan kembali bahwa kepemimpinan publik membutuhkan tanggung jawab moral.
Bagi Lia, ukuran kepemimpinan tidak semata dilihat dari jabatan yang diemban, tetapi dari sejauh mana amanah tersebut dijalankan dengan kejujuran, keadilan, kepedulian, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat ketahanan pangan sekaligus menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tambah Lia.
Menanggapi apresiasi tersebut, Zulkifli Hasan menekankan bahwa setiap ikhtiar dalam menjalankan tugas pemerintahan merupakan bagian dari amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Semangat tersebut diwujudkan melalui koordinasi kebijakan pangan yang diarahkan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah juga terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, BUMN, pelaku usaha, serta berbagai unsur masyarakat. Termasuk keterlibatan para Pendamping Desa,” kata Zulkifli Hasan.
Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, kolaborasi tersebut penting karena persoalan pangan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.
“Diperlukan kerja bersama agar kebijakan yang dirumuskan pemerintah dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Anil)
