TARGETNEWS.ID BOGOR — Beredarnya video yang memperlihatkan seorang pria diduga mengalami kekerasan di lingkungan KPPG Bogor Raya, Tegal Gundil, Bogor Utara, mendapat sorotan publik.
Peristiwa yang disebut terjadi pada Rabu, 14 Oktober 2026 tersebut melibatkan dua orang yang disebut merupakan bagian dari SPPI dari Purwakarta dan sedang berada di Bogor untuk keperluan kedinasan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam video yang beredar, seorang pria terlihat meringkuk sementara seseorang diduga melakukan pemukulan atau pencambukan menggunakan selang. Terdengar pula suara korban meminta ampun.
Pihak KPPG Bogor Raya sebelumnya membenarkan adanya kejadian tersebut. Pihak KPPG disebut turun tangan setelah mendengar keributan dari luar kantor dan kemudian memisahkan kedua pihak.
Meski disebut telah terjadi perdamaian, publik tetap meminta persoalan tersebut diperiksa secara menyeluruh.
Pasalnya, dugaan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah. Jika terbukti terdapat pelanggaran hukum, disiplin, kode etik, atau penyalahgunaan kewenangan, maka penyelesaian tidak semestinya berhenti pada perdamaian personal.
BGN Diminta Berani Memberikan Sanksi
Badan Gizi Nasional diminta memastikan proses investigasi berjalan objektif dan tidak tebang pilih.
Masyarakat juga meminta agar jabatan atau posisi seseorang tidak menjadi alasan untuk mengurangi ketegasan dalam penanganan apabila memang ditemukan pelanggaran.
Kekerasan bukan cara menyelesaikan konflik. Arogansi bukan bentuk kepemimpinan. Dan jabatan bukan lisensi untuk bertindak semena-mena.
Jika hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran, sanksi harus diberikan sesuai tingkat kesalahannya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.
Publik juga berharap BGN melakukan evaluasi internal agar seluruh personel yang terlibat dalam program tersebut memahami batas kewenangan dan kewajiban mereka sebagai pelaksana program pemerintah.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan sekadar mengenai konflik antara dua individu.
Ini menyangkut bagaimana sebuah program pemerintah dijalankan dan bagaimana orang-orang yang diberi amanah menggunakan kewenangannya.
Karena itu, masyarakat menunggu hasil investigasi yang transparan dan tindakan tegas terhadap siapa pun yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran.
*) penulis,
Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM
Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN (Asosiasi Wartawan Internasional)
