SUDUT PANDANG – Dunia politik Indonesia hari ini kerap terjebak dalam dikotomi yang dangkal: asik atau tidak asik. Bagi sebagian kalangan, politik adalah panggung komedi, tempat berbalas pantun di media sosial, atau sekadar drama perebutan kursi yang menghibur. Namun, bagi sebagian lain yang lelah memarkir harapan, politik adalah ruang gelap yang menjemukan, korup, dan tidak asik sama sekali.
Bagi para politisi di Senayan, politik jelas terasa “asik”. Mereka menikmati hak istimewa, merancang undang-undang di hotel mewah, dan mengamankan proyeksi kekuasaan berbalut lobi-lobi malam hari. Namun bagi publik, kelakuan DPR sama sekali tidak asik. Kita disuguhi legislasi kejar tayang yang abai pada partisipasi bermakna, sementara fungsi pengawasan tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan kroni. Senayan telah berubah menjadi pasar malam transaksional, bukan lagi rumah rakyat.
Di puncak eksekutif, Presiden memegang kendali orkestrasi nasional. Politik menjadi “asik” ketika konsolidasi kekuatan berjalan mulus dan oposisi berhasil ditiadakan. Namun, wajah politik menjadi sangat tidak asik ketika hukum ditekuk demi memuluskan syahwat dinasti atau kompromi politik yang mengorbankan agenda pemberantasan korupsi. Seorang kepala negara harus diingatkan: legitimasi tidak dibangun di atas popularitas semu, melainkan pada kepatuhan absolut terhadap konstitusi.
Di ruang-ruang akademik dan peradilan, para Ahli Hukum berdiri di persimpangan. Menjadi asik ketika ilmu hukum digunakan untuk mencerahkan publik dan membongkar kesewenang-wenangan. Sebaliknya, menjadi tragedi yang sangat tidak asik ketika sebagian dari mereka justru melacurkan intelektualitasnya—menjadi “tukang stempel” konstitusional untuk melegitimasi kebijakan penguasa yang cacat etik. Hukum tidak boleh menjadi pelayan kekuasaan.
Sebagai pilar keempat demokrasi, Media memikul beban sejarah. Industri ini menjadi tidak asik ketika terjebak dalam pusaran algoritma, mengejar klik, atau lebih buruk: menjadi corong propaganda pemilik modal yang merangkap ketua partai. Tempo menegaskan: tugas media bukan menjadi pemandu sorak kekuasaan agar politik terlihat asik. Tugas utama kita adalah menjadi anjing penjaga (watchdog) yang menyalak keras ketika ketidakadilan terjadi.
Di dasar piramida, ada RAKYAT. Mereka dipuja saat pemilu, lalu dilupakan setelah penghitungan suara usai. Politik terasa asik bagi rakyat hanya saat disuapi janji manis dan bansos musiman. Namun realitasnya perih: ruang hidup mereka digusur, daya beli rontok, dan suara kritis mereka dibungkam pasal-pasal karet. Rakyat tidak boleh terus-menerus menjadi penonton pasif dalam drama yang menentukan nasib mereka sendiri.
Kemesraan Lima Menit, Sengsara Lima Tahun Panggung Asyik, Rakyat Terusir, Ketika Hukum Menjadi Pelayan Meja Makan Kekuasaan
“Artikel Karya Tulis Opini Kuli Tinta 2026”
