TARGETNEWS.ID SAMPANG – Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sampang menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah warga mengeluhkan proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang dinilai semakin rumit akibat kendala penggunaan aplikasi digital.
Keluhan tersebut muncul di tengah upaya pemerintah mendorong transformasi pelayanan publik berbasis teknologi. Namun, penerapan sistem digital dinilai perlu diimbangi dengan kebijakan yang memperhatikan kondisi masyarakat, khususnya warga yang belum memiliki perangkat telepon pintar atau mengalami keterbatasan dalam mengakses teknologi.
Berdasarkan pantauan awak media pada Senin (9/11/2026), ruang pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang terlihat dipadati warga yang hendak mengurus dokumen kependudukan.
Antrean masyarakat tersebut menjadi perhatian, terutama karena sebagian warga mengaku mengalami hambatan ketika harus melewati proses aktivasi maupun penggunaan aplikasi IKD.
Mahrus, Wakil Ketua TargetNews.id wilayah Sampang, menilai penerapan kebijakan digitalisasi pelayanan perlu dievaluasi apabila dalam pelaksanaannya justru menyulitkan masyarakat.
Menurutnya, inovasi pelayanan pemerintah seharusnya mampu memangkas prosedur birokrasi dan memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan sebaliknya.
“Kalau program ini berjalan tanpa kebijakan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat Sampang, jangan berharap pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah. Jangan sampai masyarakat justru semakin kesulitan. Digitalisasi harus menjadi solusi, bukan menambah persoalan,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan seorang warga asal Kecamatan Pengarengan. Ia mengaku mengalami kesulitan ketika mengurus e-KTP untuk istrinya yang tidak memiliki telepon pintar dengan spesifikasi memadai.
Karena keterbatasan perangkat, ia mencoba memanfaatkan telepon genggam milik suaminya untuk mengakses layanan tersebut. Namun, setelah akun sebelumnya terhapus dan dilakukan upaya pembuatan akun baru, proses aktivasi mengalami kendala sehingga pengurusan dokumen belum berhasil diselesaikan.
Pengalaman lain disampaikan Idrus, warga Pengarengan, Ragung, yang sehari-hari bekerja sebagai sopir tangki air. Ia mengaku menghadapi hambatan saat mengurus KTP melalui sistem IKD karena proses pelayanan yang menurutnya tidak berjalan lancar.
Berbagai keluhan tersebut menunjukkan perlunya perhatian terhadap kesiapan masyarakat dalam mengikuti transformasi digital. Tidak semua warga mempunyai perangkat memadai, akses internet stabil, maupun kemampuan memahami prosedur penggunaan aplikasi.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi Dispendukcapil Sampang agar penerapan IKD tidak menimbulkan kesenjangan pelayanan. Masyarakat yang mengalami kendala teknologi tetap harus memperoleh akses terhadap hak administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pemerintah daerah diharapkan memastikan tersedianya pendampingan petugas, mekanisme pelayanan alternatif, serta penjelasan prosedur yang mudah dipahami masyarakat.
Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan juga dinilai penting untuk mengetahui apakah hambatan yang dialami warga berasal dari proses aktivasi, keterbatasan perangkat, gangguan sistem, atau mekanisme pelayanan di lapangan.
Persoalan ini turut menjadi perhatian terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, diharapkan dapat mendorong jajaran terkait agar setiap kebijakan digitalisasi tetap mengedepankan prinsip kemudahan, pemerataan, dan kepentingan masyarakat.
Pesan pelayanan yang sederhana, yakni “Kalau mudah jangan dipersulit”, diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan melalui pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, keluhan warga tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi dari Dispendukcapil Kabupaten Sampang, khususnya mengenai prosedur penggunaan IKD dalam pengurusan e-KTP dan ketersediaan alternatif bagi warga yang mengalami keterbatasan akses digital.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada percepatan digitalisasi, tetapi juga memastikan tidak ada warga yang kehilangan kemudahan memperoleh pelayanan akibat keterbatasan teknologi.
Digitalisasi harus memudahkan masyarakat, bukan menjadi penghalang bagi warga yang membutuhkan pelayanan negara. Bersambung
M.mahrus perwakilan sampang
