TARGETNEWS.ID SURABAYA – Kepercayaan pasar internasional terhadap komoditas pala Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah. Sepanjang 2020 hingga 2026, Indonesia tercatat menerima 50 notifikasi Notification of Non-Compliance (NNC) dari Uni Eropa terkait ekspor pala.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kandungan aflatoksin yang melampaui ambang batas maksimum. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan produk pala Indonesia ditolak di negara tujuan ekspor.
Sebagai langkah antisipasi, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur memfasilitasi Rapat Koordinasi Teknis Penyelesaian NNC Ekspor Komoditas Pala Tujuan Uni Eropa di Surabaya, Rabu lalu.
Pelaksana Harian Direktur Tindakan Karantina Tumbuhan, Nurjanah, mengatakan Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu produsen dan eksportir pala terbesar dunia. Namun, keberlanjutan ekspor tidak hanya ditentukan oleh besarnya produksi, melainkan juga konsistensi dalam memenuhi standar keamanan pangan internasional.
“Indonesia merupakan produsen dan eksportir pala terbesar dunia, tetapi ekspor kita kerap mengalami penurunan akibat penolakan negara Uni Eropa karena kandungan aflatoksin yang melebihi batas maksimum,” ujar Nurjanah melalui keterangan elektronik yang diterima media, Sabtu (7/11/2026).
Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai persyaratan keamanan pangan dan standar ekspor yang diberlakukan negara-negara Uni Eropa.
“Kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk berbagi pemahaman dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan dan standar ekspor di Eropa melalui kegiatan ini,” katanya.
Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Tim Kerja Karantina Tumbuhan, Masanto, serta diikuti perwakilan Atase Pertanian KBRI Brussel, BPOM, dinas terkait, Karantina Sulawesi Utara dan Maluku Utara selaku daerah sumber produksi pala, serta para pelaku usaha.
Kepala Subbagian Umum Balai Karantina Jawa Timur, Sarmili, turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam koordinasi itu, Badan Karantina Indonesia menekankan pentingnya pengawasan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah tersebut mencakup pengawasan sumber produksi, penanganan pascapanen, penyimpanan, pengujian laboratorium, hingga proses pengiriman ke negara tujuan.
Selain itu, dokumen Health Certificate dan hasil pengujian laboratorium menjadi bagian penting yang harus dipenuhi sebelum penerbitan Phytosanitary Certificate, sesuai ketentuan yang berlaku.
Upaya perbaikan ini menunjukkan bahwa menjaga kualitas komoditas ekspor tidak cukup hanya dilakukan menjelang pengiriman. Pembenahan harus dimulai sejak proses produksi agar potensi kontaminasi dapat ditekan sejak awal.
Konsistensi penerapan standar menjadi kunci untuk mengurangi temuan NNC sekaligus mempertahankan kepercayaan pasar internasional terhadap pala Indonesia.
Balai Karantina Jawa Timur berharap sinergi pemerintah pusat, daerah, otoritas karantina, dan pelaku usaha dapat memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan kualitas rantai pasok komoditas pala.
Dengan demikian, pala Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan posisinya di pasar dunia, tetapi juga memiliki daya saing yang semakin kuat melalui jaminan mutu dan keamanan pangan.
(Anil)
