TARGETNEWS.ID SURABAYA – Operasi pemberantasan narkotika di sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Kota Surabaya pada Rabu (21/10/2026) malam menyisakan sejumlah pertanyaan serius. Dari total 110 orang yang disebut menjalani pemeriksaan, sebanyak 20 orang menunjukkan hasil positif berdasarkan tes urine awal.
Namun, di balik operasi gabungan yang melibatkan sejumlah unsur kepolisian tersebut, muncul informasi mengenai dugaan pemulangan tiga orang yang sebelumnya menjalani pemeriksaan di Club Station, kawasan Tunjungan Plaza lantai 6 Surabaya.
Ketiganya disebut berinisial S, I, dan satu orang lainnya yang identitasnya belum diketahui. Lebih jauh, beredar isu dugaan aliran uang senilai Rp100 juta yang dikaitkan dengan proses pemulangan tersebut.
Informasi ini tentu membutuhkan pembuktian dan klarifikasi. Hingga kini, redaksi belum memperoleh bukti independen yang dapat memastikan adanya transaksi maupun keterlibatan personel kepolisian dalam dugaan tersebut.
Namun, munculnya informasi itu tidak boleh dibiarkan menjadi bola liar. Terlebih, operasi tersebut merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan transparansi dan akuntabilitas.
Jawaban Singkat, Tanggung Jawab Penanganan Belum Terungkap
Dalam upaya menelusuri informasi tersebut, redaksi sebelumnya menghubungi Olloan Manulang, yang disebut dalam informasi masyarakat sebagai Kanit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jatim.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Senin (9/11/2026), Olloan memberikan jawaban singkat.
“Kasus tersebut bukan saya yang menangani,” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan: jika bukan yang bersangkutan, lantas unit atau penyidik mana yang secara resmi bertanggung jawab atas penanganan orang-orang yang terjaring dalam operasi tersebut?
Redaksi kemudian melakukan konfirmasi ulang kepada jajaran Ditresnarkoba Polda Jatim, khususnya Subdit 3, untuk mendapatkan penjelasan mengenai identitas unit penanganan, status ketiga orang yang disebut dipulangkan, serta isu dugaan nominal Rp100 juta.
Namun, hingga berita ini disusun, upaya konfirmasi ulang tersebut belum mendapatkan respons maupun penjelasan resmi.
Belum adanya tanggapan ini membuat sejumlah pertanyaan penting masih belum terjawab. Padahal, klarifikasi institusi kepolisian sangat dibutuhkan agar informasi yang berkembang di masyarakat tidak berubah menjadi spekulasi berkepanjangan.
17 Orang Positif di Club Station
Berdasarkan informasi mengenai pelaksanaan operasi, razia gabungan dimulai sekitar pukul 23.00 WIB. Kegiatan tersebut melibatkan Ditresnarkoba Polda Jatim, Kosgartap, Bidpropam, Direktorat Samapta, serta Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jatim.
Di Club Station Tunjungan Plaza, sebanyak 17 orang menjalani pemeriksaan urine dan menunjukkan hasil positif pada pemeriksaan awal. Sejumlah zat yang teridentifikasi dalam pemeriksaan tersebut antara lain amfetamina, metamfetamina, MDMA, dan TCA.
Operasi kemudian berlanjut ke Club Deluxe. Dari 14 orang yang menjalani pemeriksaan, seluruhnya dinyatakan negatif.
Sementara di lokasi ketiga, wilayah Pabean Cantian, petugas memeriksa 21 orang. Tiga orang menunjukkan hasil positif, sedangkan 18 lainnya negatif.
Secara keseluruhan, operasi tersebut disebut mencatat 110 orang menjalani pemeriksaan dengan 20 orang menunjukkan hasil positif berdasarkan tes urine awal.
Perlu ditegaskan, hasil positif tes urine awal tidak serta-merta membuktikan seseorang melakukan tindak pidana narkotika. Penentuan status hukum harus didasarkan pada pemeriksaan lanjutan, alat bukti, dan prosedur hukum yang berlaku.
Sejumlah Pertanyaan yang Menunggu Jawaban Polda Jatim
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai siapa yang dipulangkan atau siapa yang masih menjalani pemeriksaan. Publik membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana proses penegakan hukum dijalankan setelah operasi berlangsung.
Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh Ditresnarkoba Polda Jatim.
1. Apakah benar tiga orang berinisial S, I, dan satu orang lainnya termasuk dalam 17 orang yang menunjukkan hasil positif saat pemeriksaan urine di Club Station?
2. Bagaimana hasil pemeriksaan lanjutan terhadap ketiganya? Apakah ditemukan barang bukti narkotika atau hanya terdapat hasil positif dari pemeriksaan urine awal?
3. Apabila benar ketiganya dipulangkan, apa status hukum masing-masing dan apa dasar pertimbangan penyidik dalam mengambil keputusan tersebut?
4. Siapa penyidik maupun unit yang secara resmi menangani pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut?
5. Apakah benar terdapat dugaan uang Rp100 juta yang dikaitkan dengan pemulangan ketiganya? Jika tidak benar, apakah kepolisian bersedia memberikan klarifikasi agar informasi tersebut tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar?
6. Apakah Bidpropam Polda Jatim telah menerima informasi tersebut dan melakukan penelusuran untuk memastikan tidak adanya pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap institusi kepolisian, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial pers untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan Sampai Razia Berhenti pada Angka Positif
Keberhasilan operasi pemberantasan narkotika tidak semestinya hanya diukur dari jumlah orang yang terjaring maupun hasil pemeriksaan urine. Lebih penting dari itu adalah kejelasan tindak lanjut, kepastian status hukum, serta konsistensi penerapan prosedur terhadap setiap orang yang diperiksa.
Jika seseorang dipulangkan karena tidak ditemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan proses hukum, hal tersebut tentu harus dijelaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam proses penanganan, mekanisme pengawasan internal harus berjalan secara objektif dan profesional.
Isu dugaan Rp100 juta juga tidak boleh dianggap sebagai fakta sebelum ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, karena informasi tersebut menyangkut integritas penegakan hukum, klarifikasi resmi menjadi penting.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan pemulangan tiga orang dan isu nominal Rp100 juta masih belum terkonfirmasi. Konfirmasi ulang kepada Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Jatim juga belum mendapatkan respons.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Dirresnarkoba Polda Jatim, jajaran Subdit 3, Bidpropam Polda Jatim, maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Sebab, dalam pemberantasan narkotika, ketegasan aparat harus berjalan beriringan dengan transparansi. Jangan sampai sebuah operasi besar justru menyisakan pertanyaan yang tidak mendapatkan jawaban. Bersambung……..???
