TARGETNEWS.ID SURABAYA – Dinamika politik nasional memasuki babak baru menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026). Di tengah pembahasan mengenai figur pengganti, nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur alternatif.
Menanggapi dinamika tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menilai Sultan memiliki keunggulan tersendiri karena membawa perspektif keterwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Ning Lia, Indonesia membutuhkan sosok kepemimpinan nasional yang tidak hanya memahami dinamika politik di tingkat pusat, tetapi juga memiliki pemahaman kuat mengenai pemerataan pembangunan, otonomi daerah, serta keadilan bagi seluruh wilayah Indonesia.
“Inilah salah satu keunggulan Pak Sultan, yakni representasi perwakilan daerah,” ujar Ning Lia.
Bagi senator yang akrab disapa Ning Lia tersebut, keterwakilan daerah bukan sekadar persoalan geografis. Lebih dari itu, representasi daerah merupakan upaya memastikan aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah mendapatkan ruang dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional.
Sebab, pembangunan Indonesia tidak cukup hanya dilihat dari perspektif pusat. Kebutuhan, potensi, serta persoalan masyarakat di daerah juga harus menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan nasional.
Terlebih, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakteristik wilayah, potensi sumber daya, dan tantangan pembangunan yang berbeda-beda. Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang mampu memahami keberagaman sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan antardaerah.
Dari sisi pengalaman, Sultan B. Najamudin memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan dan politik. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013–2015, anggota DPD RI, Wakil Ketua DPD RI periode 2019–2024, hingga dipercaya menjadi Ketua DPD RI periode 2024–2029.
Pengalaman tersebut menjadi modal dalam memahami persoalan pemerintahan daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian di tingkat nasional.
Sebagai Ketua DPD RI, Sultan juga berada pada posisi strategis dalam memperjuangkan aspirasi daerah melalui kewenangan konstitusional lembaga tersebut, terutama terkait legislasi, pengawasan, dan pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
Green Democracy dan Masa Depan Pembangunan
Selain persoalan keterwakilan daerah, Ning Lia juga menilai gagasan Green Democracy yang dikembangkan Sultan B. Najamudin menjadi perspektif menarik dalam membaca tantangan kepemimpinan nasional ke depan.
Gagasan tersebut menempatkan demokrasi tidak semata-mata sebagai mekanisme perebutan dan pembagian kekuasaan, tetapi juga sebagai ruang untuk memperjuangkan keberlanjutan lingkungan, keadilan ekologis, dan kesejahteraan masyarakat lintas generasi.
Dalam konteks pembangunan, pertumbuhan ekonomi idealnya berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Kebijakan politik tidak semestinya hanya mengejar capaian ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan daya dukung alam dan kepentingan generasi mendatang.
Perspektif ini semakin relevan di tengah tantangan Indonesia, mulai dari perubahan iklim, kerusakan lingkungan, ketimpangan pembangunan, hingga kebutuhan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Terlebih, banyak daerah di Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, tetapi pada saat bersamaan menghadapi persoalan ekologis dan belum meratanya manfaat pembangunan.
Karena itu, demokrasi yang berorientasi pada keberlanjutan harus mampu memastikan masyarakat daerah bukan sekadar menjadi penonton pembangunan. Mereka juga harus memperoleh manfaat yang adil sekaligus memiliki ruang untuk menjaga lingkungan hidupnya.
“Pengalaman Bapak Sultan memimpin DPD RI serta gagasan Green Democracy dapat menjadi modal untuk memperkuat perspektif daerah dan keberlanjutan dalam kepemimpinan nasional,” kata Ning Lia.
Pada akhirnya, menurut Ning Lia, kepemimpinan nasional membutuhkan perspektif yang luas. Tidak hanya mampu menjaga stabilitas politik, tetapi juga memastikan pembangunan berjalan lebih merata, memperhatikan kepentingan masyarakat daerah, dan berorientasi pada masa depan.
Di tengah dinamika pencarian figur kepemimpinan nasional, gagasan mengenai representasi daerah dan keberlanjutan tersebut menjadi salah satu perspektif yang layak diperhitungkan dalam membangun Indonesia ke depan.
(Anil)
