TARGETNEWS.ID JAKARTA – Polemik dugaan konflik kepentingan yang menyeret nama Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, menuai sorotan tajam. Aceng Syamsul Hadie, S.Sos., MM (ASH) selaku pemerhati sosial politik dan kebijakan publik, mendesak Raffi Ahmad mengambil sikap politik dan etis dengan mengundurkan diri dari jabatannya apabila tidak mampu memastikan pemisahan secara tegas antara kepentingan bisnis pribadi dan tanggung jawab sebagai pejabat negara.
ASH menilai, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut popularitas seorang selebritas atau besarnya nilai kontrak pengadaan pemerintah. Lebih jauh, polemik tersebut menyentuh prinsip fundamental penyelenggaraan negara, yakni integritas, akuntabilitas, transparansi, dan larangan penyalahgunaan kewenangan.
Sorotan publik menguat setelah muncul informasi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai delapan paket pengadaan jasa publikasi dan influencer dengan nilai sekitar Rp14,69 miliar yang dikaitkan dengan PT Rans Animasi Indonesia. Kontrak tersebut disebut berasal dari sejumlah kementerian dalam periode 2024–2026.
“Jabatan negara bukan fasilitas untuk memperluas jaringan bisnis, bukan pula tameng untuk melindungi kepentingan ekonomi pribadi. Ketika seseorang menerima amanah publik, standar etikanya harus lebih tinggi daripada standar seorang pengusaha atau figur hiburan,” tegas ASH.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diuji berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, khususnya prinsip kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga memberikan landasan penting mengenai larangan penyalahgunaan wewenang dan kewajiban pejabat pemerintahan menghindari konflik kepentingan.
ASH menegaskan, konflik kepentingan tidak harus terlebih dahulu dibuktikan dengan adanya kerugian negara atau putusan pidana. Dalam perspektif administrasi pemerintahan dan etika jabatan, potensi benturan kepentingan saja sudah cukup menjadi alasan untuk melakukan pemeriksaan, mitigasi, dan pengawasan secara independen.
“Jangan menunggu sampai ada perkara korupsi baru berbicara tentang etika. Pencegahan konflik kepentingan justru harus dilakukan sebelum kewenangan publik bersinggungan dengan kepentingan bisnis pribadi,” ujarnya.
ASH juga mengingatkan bahwa kesiapan Raffi Ahmad untuk diaudit tidak boleh berhenti sebagai pernyataan di hadapan media. Harus ada pemeriksaan objektif terhadap proses pengadaan, hubungan afiliasi perusahaan, mekanisme pemilihan penyedia, nilai kontrak, pelaksanaan pekerjaan, hingga manfaat yang diterima negara.
Secara politik, ASH meminta Presiden Prabowo Subianto tidak menerapkan standar ganda dalam menjaga integritas kabinet dan seluruh unsur yang berada di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap pemerintahan tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan figur populer. Popularitas tidak identik dengan kompetensi, sementara kedekatan politik tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Presiden harus menunjukkan bahwa hukum dan etika berlaku untuk semua orang. Jangan sampai muncul persepsi bahwa pejabat yang memiliki popularitas dan kedekatan kekuasaan memperoleh perlakuan istimewa,” tegas ASH.
Ia menambahkan, desakan mundur bukanlah vonis bahwa Raffi Ahmad telah melakukan tindak pidana. Ini merupakan tuntutan tanggung jawab politik dan moral untuk menjaga marwah jabatan publik di tengah polemik yang membutuhkan klarifikasi menyeluruh.
“Raffi Ahmad harus berani mengambil tanggung jawab. Jika jabatan Utusan Khusus Presiden berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang tidak dapat dipisahkan secara meyakinkan dari aktivitas bisnisnya, mundur adalah pilihan terhormat. Negara tidak boleh menjadi ruang perlindungan kepentingan bisnis pribadi. Jabatan adalah amanah, bukan privilese!” pungkasnya.[]
Sumber: ASH
Editor: Tim Redaksi










