Home / BERITA UTAMA / DAERAH / Infrastruktur / PEMERINTAH

Rabu, 18 November 2026 - 00:35 WIB

Rapat Pembangunan Jembatan Dharma Tanjung Disorot, Banner DWP dan PKK Camplong Picu Tanda Tanya

​Rapat Koordinasi Pembangunan Jembatan di Dharma Tanjung Diduga “Ditutupi”, Banner DWP dan PKK Kecamatan Camplong Dipasang sebagai Pengalih

​TARGETNEWS.ID SAMPANG — Rapat koordinasi antara warga Dharma Tanjung dengan pihak BBPJN melalui PPK 3.1 Jatim terkait rencana pembangunan jembatan mendadak menuai sorotan tajam.

​Bukan hanya karena pembahasan proyek infrastruktur strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, melainkan karena jalannya rapat tersebut terkesan ditutup-tutupi dari publik.

​Indikasi ketertutupan ini terlihat jelas dari atribut dan latar belakang (background) tempat acara berlangsung. Berdasarkan pantauan di lokasi, tidak ditemukan satupun papan informasi, spanduk, ataupun banner transparan yang menjelaskan ihwal agenda rapat koordinasi proyek jembatan tersebut.

​Alih-alih memasang atribut sosialisasi proyek, ruangan justru dihiasi dengan banner resmi milik Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Tim Penggerak PKK Kecamatan Camplong.

​Pemasangan atribut yang tidak sinkron dengan substansi rapat ini sontak memicu tanda tanya besar di benak masyarakat setempat.

​Aroma “Kucing-Kucingan” dan Kecurigaan Publik terkait ​Penggunaan atribut organisasi perempuan sebagai latar belakang acara formal yang membahas proyek konstruksi bernilai besar dinilai janggal dan tidak lazim. Warga menduga ada upaya sistematis untuk mengaburkan substansi acara demi menghindari perhatian luas dari masyarakat maupun elemen kontrol sosial.

​“Kenapa harus pakai banner DWP dan PKK? Ini rapat sosialisasi proyek negara untuk rakyat atau acara internal organisasi? Kesannya sengaja disembunyikan agar warga sekitar tidak banyak yang tahu dan tidak bisa ikut mengawal,” ungkap salah satu aktivis setempat.

​Kecurigaan aktivis tersebut semakin beralasan mengingat proyek pembangunan jembatan yang melibatkan BBPJN melalui PPK 3.1 Jatim biasanya wajib melalui proses transparansi, sosialisasi terbuka, serta pelibatan warga secara aktif sejak tahap perencanaan awal.

​Beberapa poin kecurigaan yang kini berkembang di tengah masyarakat antara lain ​Pengalihan Isu dan Substansi Penggunaan atribut instansi lain dikhawatirkan menjadi tameng administratif untuk mengesankan bahwa kegiatan tersebut adalah acara rutin biasa, sehingga luput dari sorotan media dan pengawasan publik.
​Potensi Pengabaian Hak

Dengan pola rapat yang terkesan eksklusif dan tertutup, warga khawatir hak-hak mereka sebagai pihak yang paling terdampak langsung oleh pembangunan jembatan tidak diakomodasi secara adil.

Share :

Baca Juga

BERITA UTAMA

Soroti Dugaan Mark Up Rp10 Miliar, CaKrA Muda Indonesia Geruduk Kantor Damkar Surabaya

BERITA UTAMA

Polda Jatim Gelar Operasi Zebra Semeru 2026 Tekan Angka Kecelakaan Jelang Nataru

BERITA UTAMA

Polda Jatim Bongkar Penipuan Online Jual Beli Mobil Modus Segitiga, Empat Tersangka Diamankan

BERITA UTAMA

Aceng Syamsul Hadie (ASH): Raffi Ahmad Harus Mundur! Jabatan Negara Bukan Tameng Bisnis Pribadi

BERITA UTAMA

Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak Amankan Sejumlah Orang di Jatipurwo

BERITA UTAMA

Bukan Sekadar Jabatan, Senator Lia Istifhama, Buktikan Kepedulian Tak Mengenal Batas

BERITA UTAMA

Bukan Sekadar Pelatihan, Akademi Pengentasan Kemiskinan Siapkan Warga Kecipir Bangun Usaha

BERITA UTAMA

Bidik Prestasi, Persit KCK Koorcab Rem 071 Intensifkan Latihan Bola Voli